Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk melanjutkan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) selama lima tahun ke depan. Kepastian ini disampaikan dalam rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden di Istana Merdeka, Senin,3 Februari 2025 , yang juga dihadiri oleh sejumlah menteri terkait.

Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menjelaskan usai pertemuan tersebut bahwa pemerintah akan mengalokasikan anggaran sebesar Rp48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029. "Terkait dengan IKN, ini sudah dipastikan akan dilanjutkan dan Presiden sendiri juga sudah memastikan akan ada alokasi anggaran sekitar Rp48,8 triliun untuk periode 2025 hingga 2029 ini," ungkap AHY.

Anggaran besar ini direncanakan untuk digunakan secara bertahap, mengikuti perencanaan yang telah disusun sejak awal pembentukan IKN. Selama tiga jam rapat berlangsung, Presiden bersama menteri-menteri dan Kepala Otorita IKN (OIKN) membahas desain dasar untuk pembangunan wilayah baru tersebut.

“Jadi ada beberapa penyesuaian yang mestinya membutuhkan waktu. Tentunya, mudah-mudahan tidak lama lagi bisa difinalisasi dan tentunya itu bisa segera dibangun,” jelas AHY mengenai proses perencanaan yang sedang berlangsung.

Kembali dipanggil untuk menghadiri rapat, selain Menko AHY, adalah Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dodi Hanggodo, Wakil Menteri PU Diana Kusumastuti, dan Staf Khusus OIKN Bidang Perencanaan Pembangunan Imam Santoso Ernawi. Mereka menyusun strategi untuk memastikan bahwa pembangunan IKN dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai dengan visi pemerintah.

Pembangunan IKN, yang digagas sebagai pusat kegiatan pemerintahan baru Indonesia, menjadi salah satu proyek ambisius yang dicanangkan oleh pemerintah. Jauh sebelum peresmiannya, proyek ini telah menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat karena skala dan dampak yang diharapkan.

Presiden Prabowo Subianto terus menggarisbawahi pentingnya proyek ini bagi masa depan Indonesia. Dalam rapat tersebut, berbagai aspek diperiksa dan dipertimbangkan, termasuk desain kota yang hijau, infrastruktur yang memadai, serta konektivitas yang baik untuk memastikan IKN dapat berfungsi dengan optimal.

Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono menggambarkan rapat itu sebagai momentum penting untuk menyelaraskan kembali prioritas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat memiliki pemahaman yang sama mengenai arah pembangunan. "Usaha bersama ini adalah tentang menciptakan fondasi yang kokoh bagi Ibu Kota Nusantara agar dapat berfungsi sesuai dengan tujuannya," tambah Basuki.

Pemerintah juga menyatakan bahwa IKN akan mengadopsi banyak aspek modern dan berkelanjutan, termasuk penggunaan sumber daya energi yang terbarukan dan teknologi smart city untuk manajemen kota yang lebih efektif. Hal ini dilakukan dalam rangka menyesuaikan dengan tren global dan aspirasi Indonesia menuju masa depan yang lebih berkelanjutan.

Di sisi lain, masyarakat dan para pakar mengawasi pelaksanaan proyek ini dengan seksama, mengharapkan transparansi dalam penggunaan anggaran serta keuntungan yang nyata bagi rakyat Indonesia, termasuk dalam aspek pembangunan ekonomi dan kesejahteraan sosial.

Dalam penutupan rapat tersebut, Presiden menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat luas untuk mewujudkan Ibu Kota Nusantara sebagai simbol modernisasi dan kebanggaan nasional. IKN diharapkan menjadi model bagi kota-kota lain di Indonesia dalam hal efisiensi dan keberlanjutan.

Secara keseluruhan, kepastian pembangunan ini merupakan langkah positif untuk memperkuat infrastruktur nasional dan mempersiapkan Indonesia untuk tantangan masa depan. Dengan persiapan yang matang dan kepemimpinan yang kuat, IKN diharapkan dapat menjadi pusat pemerintahan yang efisien dan kota yang layak huni bagi generasi mendatang.