JAKARTA - Kabupaten Grobogan kini tengah menghadapi tantangan besar dalam pembangunan infrastruktur. Pemangkasan anggaran yang mencapai Rp 33,2 miliar dari Dana Alokasi Khusus (DAK) APBN telah menjadi perhatian utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Grobogan. Pemangkasan ini merupakan dampak dari kebijakan nasional yang mempengaruhi berbagai proyek penting, terutama di sektor perbaikan jalan dan irigasi.

Sekretaris DPUPR Grobogan, Erry Subagyo, mengemukakan bahwa infrastruktur jalan yang sebelumnya mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 18,443 miliar harus kehilangan dana tersebut sepenuhnya setelah keluarnya instruksi presiden yang mengubah prioritas alokasi dana. "Proyek perbaikan jalan penghubung Kandangan-Gatak dan Sulur-Karangrejo telah dibatalkan karena tidak mendapatkan anggaran. Ini adalah dampak nyata dari pemangkasan yang dilakukan di tingkat kementerian," ujarnya penuh kekecewaan.

Tidak hanya di bidang jalan, pemangkasan juga menghantam sektor irigasi yang semula menerima alokasi sebesar Rp 14,829 miliar. Dengan dana tersebut kini menjadi nol, proyek yang direncanakan untuk memperbaiki sistem irigasi di berbagai wilayah harus tertunda. Erry menjelaskan bahwa DPUPR mendapatkan informasi ini dari Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) setelah Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-RI) mengunggah Surat Keputusan (SK) Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 mengenai penyesuaian alokasi transfer ke daerah.

Dalam situasi yang menantang ini, DPUPR Grobogan berharap dana bantuan provinsi (banprov) sebesar Rp 13 miliar tidak akan mengalami pemangkasan serupa. Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk proyek penting lainnya seperti perbaikan jalan Gubug-Tunjung yang memerlukan alokasi Rp 5 miliar, Jalan Tawangharjo-Sedah yang menghabiskan Rp 4 miliar, serta perbaikan drainase di Jalan Sutomo dan Jalan Tentara Pelajar yang memerlukan Rp 4 miliar. "Dana banprov ini sangat penting bagi keberlanjutan pembangunan infrastruktur dasar di daerah kami. Kami berharap alokasi tersebut tidak berubah," tegasnya.

Pemangkasan anggaran yang terjadi tidak hanya berdampak pada sejumlah proyek besar. "Saat ini kami hanya memiliki proyek-proyek berskala lebih kecil dengan nilai antara Rp 500 juta hingga Rp 1 miliar. Kami harus melakukan kalkulasi ulang terhadap target infrastruktur kami tahun ini," tambah Erry. Proyek kecil ini mencakup berbagai upaya pemeliharaan dan perbaikan yang mungkin tergolong minor namun tetap esensial bagi masyarakat Grobogan.

Isu pemangkasan anggaran ini menjadi topik hangat di kalangan masyarakat dan pemangku kepentingan di daerah. Banyak pihak mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari pengurangan anggaran terhadap kualitas infrastruktur dan pelayanan publik. Namun, DPUPR Grobogan berkomitmen untuk mengoptimalkan penggunaan dana yang ada demi memenuhi kebutuhan masyarakat sebaik mungkin.

Dengan situasi ini, pemerintah daerah diharapkan dapat menemukan solusi kreatif dan inovatif untuk menangani pemangkasan anggaran sembari memastikan proyek vital tetap terwujud. Langkah-langkah strategis dan efisien dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek akan sangat diperlukan untuk menjaga momentum pembangunan daerah meskipun berada dalam berbagai kendala anggaran.

Dukungan dari pemerintah pusat tetap diharapkan agar pemangkasan ini tidak menghambat pertumbuhan dan pembangunan wilayah secara keseluruhan. Kolaborasi antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah akan menjadi kunci utama dalam menghadapi tantangan finansial ini. Sementara itu, masyarakat Grobogan berharap bahwa pemangku kepentingan terkait dapat membawa solusi dalam waktu dekat untuk menjamin bahwa proyek-proyek infrastruktur penting dapat dilaksanakan demi kesejahteraan mereka.