JAKARTA - Pemerintah dipastikan akan membeberkan laporan terkini mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga periode April 2026 pada hari Selasa (19/5/2026).
Langkah ini dilakukan di tengah sorotan publik yang tajam mengenai pembengkakan defisit keuangan negara yang telah menembus angka Rp240,1 triliun pada triwulan pertama tahun ini.
Masyarakat diminta untuk tidak risau mengenai kesehatan keuangan negara saat ini. Laporan berkala APBN terbaru diproyeksikan bakal menampilkan data yang jauh lebih positif daripada perkiraan para analis ekonomi.
“Akan ada APBN KITA (Kinerja dan Fakta), laporan APBN kami sampai April,” ujar Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, dikutip Selasa (19/5/2026).
Walaupun rincian mengenai realisasi belanja dan pendapatan negara belum dibuka secara mendalam, fondasi keuangan Indonesia diklaim masih dalam posisi yang amat kokoh.
“Itu hasilnya bagus, pasti di luar pikiran para pengamat itu. Jadi fondasi kami memang betul-betul bagus. Jadi Anda enggak usah khawatir,” tegasnya.
Sikap optimistis ini mencuat setelah performa APBN sampai akhir Maret 2026 dilaporkan mengalami defisit senilai Rp240,1 triliun, atau setara dengan 0,93 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Jumlah defisit tersebut melonjak hingga 140,5 persen jika dibandingkan dengan capaian pada masa yang sama di tahun lalu, yang kala itu berada di angka Rp99,8 triliun atau 0,41 persen dari PDB.
Beban pada pos keuangan negara ini juga terlihat dari realisasi defisit yang telah memakan 34,8 persen dari total pagu defisit APBN sepanjang tahun 2026 yang ditargetkan sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68 persen dari PDB.
Padahal pada kuartal pertama tahun lalu, porsi defisit tahunan yang terealisasi baru menyentuh angka 16,2 persen.
Pada sektor pendapatan, kas negara yang terkumpul hingga akhir kuartal I-2026 berada di angka Rp574,9 triliun atau setara 18,2 persen dari target. Angka ini mengalami pertumbuhan tahunan sebesar 10,5 persen.
Sektor perpajakan menjadi motor penggerak utama lewat perolehan Rp462,7 triliun atau 17,2 persen dari target, tumbuh sebesar 14,3 persen dari tahun sebelumnya.
Dari sektor tersebut, setoran pajak menyumbang Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target tahunan, menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 20,7 persen secara tahunan.
Sementara itu, penerimaan dari sektor kepabeanan dan cukai bertengger di angka Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target, walaupun masih terkoreksi 12,6 persen secara tahunan.
Untuk pos Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasinya mencapai Rp112,1 triliun atau 24,4 persen dari target, namun tercatat turun 3 persen dari periode sebelumnya.
Di sisi lain, penyerapan belanja negara bergerak dengan sangat progresif. Hingga pengujung Maret 2026, belanja negara sudah terpakai Rp815 triliun atau 21,2 persen dari target, melonjak 31,4 persen secara tahunan.
Akselerasi ini didorong oleh Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang menyentuh angka Rp610,3 triliun atau 19,4 persen dari target, melesat hingga 47,7 persen dibandingkan tahun lalu.
Sedangkan untuk sektor Transfer ke Daerah (TKD) sudah tersalurkan sebesar Rp204,8 triliun atau setara 29,5 persen dari target, kendati ada penurunan tipis sebesar 1,1 persen.
Peningkatan realisasi belanja di tengah fluktuasi global serta melemahnya nilai tukar rupiah kini tengah menjadi sorotan tajam bagi pelaku pasar ekonomi.
Kendati demikian, pemerintah tetap optimistis bahwa pola belanja ekspansif yang diterapkan oleh Presiden Prabowo Subianto bakal efektif menjaga tren pertumbuhan ekonomi domestik agar tetap tinggi di tengah ketidakpastian global.
