JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto menawarkan skema KPR 40 tahun untuk membantu buruh mengubah pengeluaran sewa rumah menjadi cicilan kepemilikan hunian yang tetap.
Langkah ini diambil sebagai terobosan pemerintah dalam menekan tingginya angka masyarakat yang belum memiliki rumah pribadi. Presiden Prabowo Subianto menjanjikan kemudahan akses kepemilikan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan tenor hingga 40 tahun.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai kado bagi para pekerja dalam agenda nasional di ibu kota. Komitmen ini disampaikan dalam peringatan Hari Buruh Internasional di Monas, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Pemerintah menyadari bahwa biaya hidup terkait tempat tinggal merupakan beban rutin yang sangat besar bagi rumah tangga pekerja. Dilansir dari Kompas, pemerintah berupaya mengonversi biaya sewa rumah yang selama ini membebani buruh menjadi cicilan hak milik.
Kebijakan ini diharapkan mampu mendobrak batasan administratif yang selama ini menghalangi akses rakyat terhadap perbankan. Langkah ini diambil karena aturan pembiayaan saat ini dinilai terlalu berat dan membatasi akses masyarakat terhadap hunian.
Prabowo menginginkan adanya perubahan status ekonomi masyarakat dari sekadar penyewa menjadi pemilik aset yang sah. Prabowo menekankan pentingnya peralihan status masyarakat dari pengontrak menjadi pemilik rumah tetap melalui penyesuaian alokasi pendapatan.
“Saudara-saudara, tadi saya mengatakan penghasilan 30 persen untuk kontrak (rumah). Nanti, kita akan yakinkan, saudara nanti akan miliki rumah tersebut,” ucap Prabowo, Presiden RI sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Tenor yang sangat panjang sengaja disiapkan agar besaran angka yang harus dibayar setiap bulan menjadi sangat rendah. Presiden menjelaskan bahwa fleksibilitas durasi pinjaman menjadi solusi agar angsuran bulanan menjadi lebih terjangkau bagi para pekerja yang memiliki keterbatasan finansial.
Pemilihan jangka waktu pinjaman akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing individu di lapangan. “Cicilnya kalau bisa 20 tahun, kalau enggak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun,” ungkap Prabowo sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pertimbangan stabilitas pekerjaan menjadi alasan utama mengapa tenor panjang ini dinilai aman bagi pihak pemberi pinjaman. Perpanjangan tenor ini didasari pertimbangan stabilitas profesi buruh, petani, hingga nelayan yang menjadi target utama program perumahan nasional tersebut.
Prabowo meyakini bahwa kelompok masyarakat ini memiliki loyalitas tinggi terhadap profesi dan tempat tinggal mereka. "Karena buruh tidak mungkin lari ke mana-mana, betul? Petani dan nelayan tidak mungkin lari kemana-mana," tegas Prabowo sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Analisis pemerintah menunjukkan bahwa rata-rata buruh menghabiskan hampir sepertiga gajinya hanya untuk membayar kontrakan. Pemerintah menyoroti besarnya beban pengeluaran rutin buruh untuk tempat tinggal yang selama ini tidak menghasilkan aset bagi masa depan mereka.
Melalui program ini, dana yang biasanya hilang untuk sewa akan dialihkan menjadi modal investasi masa depan. "Dari yang tadi 30 persen untuk kontrak, kita kurangi, itu adalah untuk cicil rumahmu sendiri,” kata Prabowo sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Selain perbaikan pada sisi pembiayaan, pemerintah juga bergerak cepat dalam penyediaan unit bangunan secara fisik. Selain skema pembiayaan, pemerintah menargetkan pembangunan satu juta rumah yang lokasinya diprioritaskan berada di sekitar wilayah kerja para buruh.
Target besar ini mulai dijalankan secara bertahap pada tahun anggaran berjalan dengan koordinasi antar lembaga. “Tahun ini sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah, kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah,” ujar Prabowo sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Konsep pembangunan perumahan ini tidak hanya sekadar menyediakan atap, namun juga memperhatikan efisiensi transportasi. Penyediaan hunian dalam bentuk klaster terpadu ini diharapkan dapat memangkas jarak tempuh dan biaya transportasi pekerja sehari-hari.
Pemerintah merancang agar lokasi bangunan berada di titik strategis yang memudahkan mobilisasi harian para pekerja industri. “Rumah-rumah ini akan sesuai saran saudara, akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri, dekat tempat pekerja,” jelas Prabowo sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Rencana besar ini disambut dengan berbagai aspirasi dari organisasi pekerja terkait detail teknis pelaksanaannya. Merespons rencana tersebut, pihak serikat pekerja memberikan catatan terkait implementasi kebijakan masa lalu dan syarat teknis yang diinginkan buruh saat ini.
