JAKARTA - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengumumkan kebijakan penghematan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk tahun 2025. Pemotongan anggaran ini dilakukan di berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk untuk membiayai Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Meskipun niat dari program ini dinilai baik, ada kekhawatiran bahwa efisiensi anggaran dapat berisiko mengorbankan keselamatan transportasi umum di jalan raya.
Djoko Setidjowarno, pengamat transportasi terkemuka, langsung menanggapi kebijakan tersebut melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Prabowo. Dalam surat itu, Djoko memperingatkan pentingnya mempertahankan alokasi anggaran untuk sektor transportasi yang berkaitan dengan pelayanan publik dasar, khususnya untuk keselamatan. “Program MBG silakan berlangsung, tetapi program-program yang menyangkut pelayanan publik dasar termasuk keselamatan, transportasi umum, kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan jangan dikorbankan," tegas Djoko dalam surat terbuka tersebut.
Data kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan angka yang sangat mengkhawatirkan. Menurut catatan Korlantas Polri tahun 2024, terdapat 220.647 kasus kecelakaan, dengan 39,26 persen korbannya adalah warga berusia 6-25 tahun. Hal ini menyoroti betapa pentingnya perhatian terhadap sektor transportasi, khususnya dalam memperbaiki dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan.
Djoko juga menyoroti penurunan signifikan pada anggaran operasional lembaga seperti Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) dan Infrastructure Maintenance Operation (IMO). “Anggaran rutin rampcheck terhadap angkutan wisata dan angkutan barang di jembatan timbang harus ada,” jelasnya. Tanpa adanya dukungan anggaran yang memadai, upaya-upaya untuk memastikan keselamatan di sektor transportasi dapat terhambat.
Termasuk dalam kritiknya, Djoko juga mengomentari pembubaran Direktorat Keselamatan Transportasi Darat yang sebelumnya bertanggung jawab atas berbagai aspek keselamatan transportasi darat di Indonesia. "Dengan dibubarkannya direktorat ini, tidak ada institusi yang bertanggung jawab secara khusus. Ini berbahaya bagi keselamatan pengguna jalan," tambahnya.
Djoko yang merupakan alumnus Teknik Sipil Unika Soegijapranata, meminta Presiden untuk mencari solusi hemat anggaran dari sektor lain yang tidak mengancam keselamatan publik. “Masih banyak program lain yang bisa dihemat, misal fasilitas sarana dan prasarana pejabat negara maupun pejabat daerah yang tidak penting dikurangi bahkan ditiadakan, seperti mobil dinas dan perjalanan dinas tidak penting,” tandasnya.
Terkait dengan permasalahan anggaran, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebelumnya mengajukan kebutuhan anggaran sebesar Rp80,63 triliun untuk tahun 2025. Namun, sesuai Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional terkait Pagu Anggaran 2025, Kemenhub hanya disetujui sebesar Rp24,76 triliun - jauh di bawah yang diharapkan. Usulan tambahan anggaran sebesar Rp7,68 triliun pun diajukan, dan meskipun ada tambahan yang disetujui sebesar Rp6,69 triliun, total pagu anggaran Kemenhub hanya mencapai Rp31,45 triliun.
Kehilangan fokus pada keselamatan transportasi saat melakukan penghematan APBN dapat menjerumuskan negara ke dalam krisis keselamatan transportasi yang lebih parah. Keprihatinan ini semakin diperkuat dengan meningkatnya kasus kecelakaan yang melibatkan kendaraan besar, termasuk insiden dengan truk rem blong di GT Ciawi dan Tol Cipularang.
Langkah ke depan yang lebih bijaksana harus diambil oleh pemerintah untuk memastikan bahwa kesadaran terhadap keselamatan di transportasi tetap menjadi agenda utama. Dukungan dari pihak terkait, termasuk dari kalangan pengamat seperti Djoko, harus dilihat sebagai masukan berharga dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya efisien dari segi biaya, tetapi yang terpenting juga, tidak mengorbankan keselamatan warga negara.