JAKARTA - Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani dan mendukung swasembada pangan, pemerintah pusat telah mengumumkan kenaikan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) untuk gabah dari Rp 6.000 menjadi Rp 6.500 per kilogram. Kebijakan ini disambut baik oleh para petani dan berbagai stakeholder terkait sektor pertanian di Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) Bojonegoro, Helmi Elisabeth, mengungkapkan bahwa keputusan kenaikan HPP ini merupakan langkah strategis dalam mendukung para petani. Bojonegoro dikenal sebagai salah satu penghasil padi terbesar di Jawa Timur, berada di urutan ketiga setelah Kabupaten Lamongan dan Ngawi. Dengan luas baku sawah mencapai 83.197 hektar, Bojonegoro menempati posisi kedua di Jawa Timur dalam hal luas lahan pertanian padi.
“Dengan potensi Bojonegoro, kami memprediksi puncak panen akan terjadi pada bulan Maret. Maka untuk menyambut kondisi panen raya tersebut harus disiapkan secara baik,” kata Helmi Elisabeth.
Kenaikan HPP ini sejalan dengan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap berbagai faktor biaya produksi pertanian, seperti harga pupuk dan biaya lainnya. Langkah ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para petani di Bojonegoro.
Selain itu, pemerintah juga berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor pertanian melalui modernisasi dan penggunaan teknologi. Helmi Elisabeth menjelaskan bahwa pemerintah daerah aktif mendorong generasi muda untuk tertarik pada dunia pertanian dengan memperkenalkan teknologi yang semakin efisien.
“Pemkab Bojonegoro terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat guna memastikan ketersediaan pupuk subsidi bagi para petani sesuai e-RDKK yang telah diusulkan,” tambahnya. Upaya ini penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar para petani terpenuhi sehingga dapat meningkatkan hasil produksi.
Sementara itu, Pimpinan Cabang Perum Bulog Bojonegoro, Ferdian Darma Atmaja, menegaskan kesiapan Bulog dalam merespons kenaikan HPP ini. Bulog Bojonegoro telah memiliki fasilitas penggilingan padi yang berlokasi di Desa Kunci, Kecamatan Dander. Fasilitas ini berfungsi menyerap hasil panen gabah dari Bojonegoro, Lamongan, hingga Tuban.
"Pada tahun 2024, Bulog sudah menyerap 5.600 ton beras yang sudah dipasarkan melalui program Bulog," ungkap Ferdian. Ia menambahkan bahwa dengan kenaikan HPP, Bulog berencana untuk menyerap lebih banyak hasil panen dari komoditas gabah sehingga petani mendapatkan harga yang lebih baik.
Ferdian juga menjelaskan bahwa Bulog akan membeli langsung gabah dari petani tanpa batas pengiriman, asalkan petani membawa KTP dan memastikan kualitas gabah dalam kondisi yang optimal. Hal ini tentunya mendorong petani untuk memproduksi gabah dengan kualitas terbaik guna mendapatkan harga yang bersaing.
Dengan kapasitas yang ada, Bulog Bojonegoro mampu memproses hingga 120 ton gabah per hari. Namun, untuk meningkatkan penyerapan dan mendukung target pemerintah, ada rencana untuk meningkatkan sarana dan prasarana di fasilitas penggilingan padi.
Rencana peningkatan penyerapan ini menjadi tantangan tersendiri bagi Bulog, dan sinergi dengan pemerintah daerah serta persatuan penggilingan padi Indonesia menjadi kunci untuk mencapai tujuan tersebut. "Kami terus berupaya meningkatkan fasilitas untuk bisa menyerap lebih banyak gabah dari petani," pungkas Ferdian.
Diharapkan dengan kebijakan ini, Kabupaten Bojonegoro tidak hanya menjadi pilar pertanian di Jawa Timur tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi di sektor pertanian secara nasional. Dengan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah, pusat, serta lembaga lainnya, swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah dapat terwujud dengan lebih cepat dan berkelanjutan.