JAKARTA -- PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) menjamin kesanggupan perbankan dalam mengucurkan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) berjangka waktu hingga 40 tahun.
Kondisi tersebut lantaran mayoritas sumber permodalannya ditopang oleh pemerintah.
Direktur BTN Hirwandi Gafar menyampaikan skema pendanaan itu memberikan ruang bagi lembaga perbankan untuk konsisten mengucurkan pinjaman jangka panjang demi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
"Kalau FLPP, apakah bank kuat atau tidak, tentu dalam hal ini mampu. Karena sebagian besar sumber pendanaannya disediakan oleh pemerintah melalui fasilitas pembiayaan perumahan," kata Hirwandi dalam Seminar Nasional ISEI Jakarta Komisariat Perbanas di Jakarta, Selasa (28/7/2026).
Mengutip penjelasannya, pembiayaan ini tergolong aman untuk perbankan sepanjang pemerintah mengalokasikan modal berdasar jangka waktu kredit yang disepakati.
"Seberapa panjang pun, sepanjang dananya ditempatkan di bank oleh pemerintah sesuai jangka waktu itu, cukup aman," ujarnya.
Kendati demikian, Hirwandi menggarisbawahi bahwa penentuan tenor sampai 40 tahun wajib mempertimbangkan legalitas lahan, utamanya masa berlaku hak atas tanah yang mendasari kepemilikan hunian.
Dirinya membeberkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) mengantongi batas waktu paling lama 30 tahun, meski dapat diperpanjang selama 20 tahun serta diperbarui kembali berlandaskan regulasi berlaku.
Bagi hunian vertikal atau rumah susun, lanjutnya, durasi kepemilikan turut bergantung pada status dan jangka waktu Hak Pengelolaan (HPL) maupun SHGB pada lahan berdirinya bangunan.
"Memang isunya adalah dari sisi jangka waktu sertifikat. Kalau SHGB, jangka waktunya maksimum 30 tahun, walaupun bisa diperpanjang 20 tahun," tuturnya.
Dirinya menambahkan, hambatan itu tak jadi permasalahan apabila hunian sudah berstatus Sertifikat Hak Milik (SHM).
Pada perspektif masyarakat, berdasar penuturan Hirwandi, tenor yang kian panjang bakal meringankan nilai cicilan bulanan.
Akan tetapi, akumulasi bunga yang ditanggung sepanjang masa pinjaman juga bakal membengkak.
"Kalau dari masyarakat, dia membayar bunganya lebih banyak. Karena semakin panjang jangka waktu, maka bunga yang dibayarkan juga semakin besar," ucapnya.
Sebelumnya, Rapat Komite Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) merestui skema tenor KPR FLPP sampai 40 tahun selaku strategi memperluas keterjangkauan masyarakat terhadap hunian subsidi.
Langkah ini tetap mempertahankan margin bunga rumah subsidi tapak di angka 5 persen dan rumah susun subsidi pada level 6 persen.
Pemerintah turut menargetkan pengucuran FLPP sebanyak 350 ribu unit rumah di tahun 2026 guna menyokong Agenda Tiga Juta Rumah.
Badan Pengelola (BP) Tapera mencatat realisasi pengucuran FLPP per 23 Juli 2026 menyentuh 111.537 unit rumah dengan nilai pembiayaan mendekati Rp 13,87 triliun.
Dari total tersebut, sejumlah 71.250 unit atau 63,88 persen dikucurkan bagi pekerja swasta, sementara 19.254 unit atau 17,26 persen dialokasikan untuk pekerja wiraswasta.
Di samping itu, BTN bersanding dengan entitas anak usahanya, PT Bank Syariah Nasional (BSN), telah menyalurkan kredit FLPP untuk 67.518 unit rumah sampai kurun Juni 2026.
Capaian ini terbagi dari 44.388 unit rumah yang disokong BTN serta 23.130 unit rumah melalui BSN.
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu mengungkapkan pencapaian itu menyamai hampir 74 persen dari total realisasi FLPP nasional hingga akhir Juni 2026.
"Capaian ini menunjukkan kuatnya kapasitas, jaringan, dan pengalaman kami dalam membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh rumah pertama, baik melalui skema konvensional maupun syariah," kata Nixon dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Merujuk pada catatan BP Tapera, sejumlah 91.531 MBR telah menikmati manfaat FLPP hingga 30 Juni 2026.
Angka ini merambat naik menjadi 107.410 MBR per 21 Juli 2026.
Nixon menekankan bahwa maraknya kebutuhan rumah layak patut dibarengi kualitas mutu fisik bangunan, ketepatan sasaran pemanfaat, serta tingkat keterhunian.
"Besarnya volume pembiayaan harus selalu diikuti kualitas rumah dan ketepatan penerima manfaat. Rumah subsidi harus benar-benar menjadi rumah pertama yang layak, siap dihuni, dan memberikan kepastian bagi keluarga yang menempatinya," ujarnya.
Dalam Evaluasi Kinerja Bank Penyalur Pembiayaan Tapera Periode I dan Pembiayaan FLPP Kuartal II/2026, BTN menyabet posisi teratas kategori Penyaluran Pembiayaan FLPP Terbanyak, membawahi BSN di peringkat kedua.
BTN pun menduduki posisi teratas kategori Penyaluran Pembiayaan Tapera Terbanyak rentang 2021–2025 lewat capaian 12.637 peserta.
BSN bertengger di peringkat kedua dengan total 2.811 peserta.
"Peringkat pertama untuk penyaluran Pembiayaan Tapera periode 2021–2025 menjadi bukti bahwa peran BTN dibangun melalui konsistensi. Penghargaan ini menjadi apresiasi sekaligus tanggung jawab bagi kami untuk terus memperkuat layanan dan menjaga kualitas pembiayaan perumahan," kata Nixon.
Selain itu, BSN mengantongi apresiasi selaku bank penyalur lewat angka pelaporan akuHUNI tertinggi beserta persentase validasi e-Monev menembus di atas 90 persen.
Berdasar catatan BP Tapera, BSN mendokumentasikan pelaporan akuHUNI sebanyak 3.381 MBR dengan rasio validasi e-Monev menyentuh 92,58 persen.
Menurut Nixon, perolehan itu membuktikan bahwa pengucuran pinjaman wajib diiringi pelaporan serta pengawasan yang presisi supaya unit hunian benar-benar diterima dan ditinggali masyarakat berhak.
"Penyaluran bukan hanya mengenai berapa banyak rumah yang dibiayai, tetapi juga bagaimana pembiayaan tersebut dipantau setelah akad. Pelaporan dan validasi menjadi bagian penting untuk menjaga akuntabilitas program rumah subsidi," ujarnya.
Dirinya menambahkan, BTN konsisten memperkokoh kontribusinya pada ekosistem perumahan dengan tidak sekadar membiayai publik sebagai pembeli rumah, melainkan turut menopang pengembang dan pelaku usaha dari aspek penyediaan hunian.
"BTN bergerak dari dua sisi sekaligus. Kami memperluas akses masyarakat terhadap KPR sekaligus mendukung pengembang dan pelaku usaha dalam menyediakan lebih banyak hunian. Dengan demikian, pertumbuhan pembiayaan dapat berjalan seiring dengan pertumbuhan pasokan rumah," kata Nixon.