JAKARTA - Pengunduran Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI) memunculkan dua tanda tanya utama, yaitu siapa penerusnya serta bagaimana dampaknya terhadap kurs rupiah.
Mengetahui figur yang akan menduduki posisi Gubernur definitif BI nantinya bakal memberikan kepastian bagi para investor mengenai arah kebijakan moneter ke depan.
Di sisi lain, pengaruh dari mundurnya pejabat tersebut tergolong minim terhadap fluktuasi nilai tukar rupiah.
Sebab, pergerakan kurs rupiah saat ini jauh lebih didorong oleh berbagai sentimen global serta dinamika geopolitik.
Pakar ekonomi sekaligus Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menerangkan bahwa keputusan Perry Warjiyo meninggalkan jabatannya di tengah masa bakti memang mengundang tanda tanya di tengah publik.
Perry melepaskan jabatan di tengah situasi gejolak rupiah yang kian terdepresiasi.
Walau demikian, motif di balik pengunduran diri tersebut belum diungkap secara terbuka.
“Ketidakpastian jabatan Gubernur BI menjadi pertanyaan investor dan masyarakat,” kata dari Sumbernya kepada Kompas.com, Senin (28/7/2026).
Ia melanjutkan, manakala pertanyaan-pertanyaan tersebut gagal dijawab oleh pihak pemerintah, isu ini dikhawatirkan meluas dan berujung pada pelemahan rupiah yang semakin dalam.
“Investor tentu butuh kepastian terkait dengan isu 'intervensi',” imbuh dari Sumbernya.
Nailul menilai bahwa pasar berpotensi mengalami gejolak yang mendorong penurunan nilai tukar mata uang Garuda.
Sebagai catatan ringkas, kurs rupiah ditutup pada kisaran Rp 18.009 per dolar AS, atau terkoreksi 46 poin yang merepresentasikan 0,26 persen.
Lebih lanjut, Nailul memaparkan bahwa para investor bakal menjadikan ketidakstabilan di lembaga otoritas moneter tersebut sebagai bahan pertimbangan sebelum menanamkan modal di Indonesia.
“Apakah investor bertahan di Indonesia juga sangat berkaitan dengan apa yang terjadi di tubuh Bank Indonesia,” ucap dari Sumbernya.
Kebijakan yang diambil BI mendatang akan sangat menentukan apakah sentimen guncangan ini bersifat sementara atau berjangka panjang.
Bank Indonesia wajib mengambil sikap secara hati-hati agar tidak memicu kejatuhan nilai tukar rupiah yang berlebihan.
Di samping itu, masyarakat luas juga menantikan langkah-langkah penyelamatan rupiah.
Bukan tidak mungkin upaya tersebut memerlukan dukungan dari sektor fiskal.
Pasalnya, penerapan kebijakan fiskal yang mengabaikan prinsip kehati-hatian justru bakal memperparah pelemahan rupiah.
Bisa jadi, para investor akan menaruh kekhawatiran lebih besar terhadap keberlanjutan fiskal nasional.
“Apalagi, jika mundurnya Perry ini berkaitan dengan fiskal yang semakin cekak.
Moneter bisa dijadikan ujung tombak menambal fiskal.
Intervensi seperti ini yang membuat ekonomi kami menjadi lebih gelap,” ungkap dari Sumbernya.