JAKARTA – Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Friderica Widyasari Dewi, menegaskan penyempurnaan Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) bertujuan meningkatkan kualitas penyaluran kredit dan pembiayaan agar lebih tepat sasaran. Kebijakan ini mulai berlaku efektif per 1 Juli 2026.
Friderica menyebut optimalisasi SLIK dilakukan untuk menghadirkan informasi debitur yang lebih terkini, proporsional, dan relevan dalam penilaian kelayakan kredit. “Tujuan besar dari optimalisasi SLIK adalah peningkatan penyaluran kredit yang berkualitas dan tepat sasaran, sehingga menopang stabilitas sektor keuangan,” ujarnya, Selasa (7/7/2026).
Ada dua langkah utama dalam penyempurnaan SLIK:
- Percepatan pelaporan kredit lunas maksimal tiga hari kerja setelah pelunasan.
- Threshold informasi debitur hanya ditampilkan untuk nominal di atas Rp1 juta.
Friderica menegaskan, SLIK bukan satu-satunya penentu persetujuan kredit. Keputusan tetap berada di lembaga jasa keuangan berdasarkan analisis kelayakan, manajemen risiko, dan prinsip kehati-hatian.
Optimalisasi SLIK diharapkan mendukung program prioritas pemerintah, termasuk pembiayaan sektor perumahan melalui KPR subsidi dalam kerangka Program 3 Juta Rumah. Informasi debitur yang lebih akurat akan membantu lembaga jasa keuangan menyalurkan pembiayaan secara lebih cepat dan prudent.
Selain itu, kebijakan ini juga diarahkan untuk memperluas akses kredit bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), pelaku UMKM, serta kelompok masyarakat yang masih terbatas aksesnya ke layanan keuangan formal.
Friderica menambahkan, keberhasilan optimalisasi SLIK membutuhkan sinergi antara OJK, lembaga jasa keuangan, kementerian, dan seluruh pelapor SLIK. “Kami mengajak semua pihak menjaga kualitas data, memperkuat tata kelola, dan memastikan manfaat kebijakan ini sampai kepada masyarakat,” katanya.
Dengan langkah ini, OJK berharap inklusi keuangan dapat berjalan beriringan dengan kualitas kredit yang terjaga, perlindungan konsumen yang lebih baik, serta stabilitas sistem keuangan nasional.