JAKARTA  - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa alokasi pembiayaan untuk program pembuatan rekening secara massal bagi publik lewat Bank Rakyat Indonesia (BRI) beserta Bank Syariah Indonesia (BSI) masih berada dalam proses kalkulasi.

Kendati demikian, kebutuhan anggaran tersebut dipastikan tidak bakal menembus nominal Rp11 triliun.

Purbaya mengutarakan bahwa angka Rp11 triliun yang sempat diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto merupakan taksiran awal pemerintah dan belum ditetapkan sebagai angka yang final.

"Belum Rp11 triliun. Ini anggarannya masih belum dihitung. Kan yang sudah punya mungkin juga tidak dibukakan," kata Purbaya dari Sumbernya.

Berdasarkan keterangan Purbaya, pihak pemerintah pada saat ini masih merumuskan rincian kalkulasi ihwal kebutuhan biaya untuk program itu.

Salah satu unsur yang dikalkulasikan ialah penyerahan saldo permulaan senilai Rp50 ribu kepada warga yang bakal menerima rekening baru.

Oleh sebab itu, total anggaran yang final bakal tetap diselaraskan dengan total sasaran penerima yang memang betul-betul belum memegang rekening bank.

Pihak Purbaya memaparkan, BSI bakal mengurus pembukaan rekening khusus bagi penduduk di wilayah Provinsi Aceh, sedangkan BRI memikul tanggung jawab melayani seluruh teritori Nusantara di luar daerah Aceh.

"BSI hanya di Aceh. Di luar Aceh BRI semua," ujarnya.

Pembagian tugas tersebut menimbang pemberlakuan sistem keuangan syariah di Aceh yang mewajibkan adanya pemanfaatan layanan perbankan berlandaskan prinsip syariah.

Pemerintah pun belum memastikan kapan agenda pembukaan rekening massal tersebut bakal mulai dijalankan.

Berdasarkan pandangan Purbaya, jadwal implementasi masih bertumpu pada kesiapan anggaran serta kelengkapan teknis dari pihak bank penyedia jasa.