FINANSIALFOKUS.COM — Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi menilai program Makan Bergizi Gratis (MBG) salah arah karena dijalankan dengan pendekatan bisnis, bukan pendekatan sosial. Ia menyoroti indikator kinerja utama yang seharusnya berfokus pada ketepatan sasaran dan manfaat, bukan keuntungan. Kritik ini muncul setelah sejumlah kasus keracunan makanan menimpa anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Budi Arie Setiadi mengangkat persoalan mendasar dalam eksekusi program andalan pemerintahan Prabowo-Gibran tersebut. Menurutnya, niat mulia program MBG tidak cukup jika pelaksanaannya mengabaikan prinsip dasar program sosial.
Ia menyoroti keputusan Badan Gizi Nasional (BGN) pada periode awal yang mendekati program ini dengan business approach. Pendekatan itu, kata Budi Arie, membuat indikator kinerja utama program menjadi tidak relevan dengan tujuan awalnya.
KPI Program Sosial Tidak Bisa Diukur dengan Keuntungan
Budi Arie menegaskan bahwa program sosial dan program bisnis memiliki logika yang berbeda. Program sosial diukur dari ketepatan sasaran dan manfaat yang diterima masyarakat, sementara bisnis diukur dari laba.
"Tiba-tiba dibuatlah oleh kepala BGN awal itu didekati dengan business approach. Kalau bisnis, KPI-nya apa? Duit, untung. Enggak bisa nyambung program sosial dengan pendekatan bisnis," kata Budi Arie.
Ia mencontohkan konsep dapur umum yang memproduksi hingga 3.000 porsi per hari. Skala produksi sebesar itu, menurutnya, rawan memicu masalah kualitas makanan yang berujung pada kasus keracunan.
Kasus Keracunan Menimpa Anak Keluarga Miskin
Budi Arie mengaku sangat miris ketika membaca laporan bahwa korban keracunan makanan justru berasal dari kalangan masyarakat bawah. Ia menyebut dampaknya terasa dua kali lipat karena kelompok yang paling membutuhkan bantuan justru menjadi korban.
"Saya sedihnya begini, kalau melihat laporan yang keracunan itu anak orang miskin. Dosa banget, kan? Sedihnya dua kali. Kalau enggak mau keracunan, lu porsinya diturunin dong, jangan 3.000 bisnis, kalau pendekatan bisnis balik modal, ya berantakan," sentilnya.
Usulan Intervensi Fokus ke Daerah 3T dan Stunting Tinggi
Alih-alih diterapkan seragam di seluruh wilayah, Budi Arie menyarankan program MBG difokuskan pada daerah 3T, yakni Tertinggal, Terdepan, dan Terluar. Wilayah dengan angka stunting tinggi juga perlu menjadi prioritas utama.
Pendekatan berbasis kebutuhan spesifik daerah dinilai lebih efektif dibanding pemerataan program tanpa memperhitungkan kondisi lokal. Dengan begitu, anggaran yang dikucurkan tidak habis untuk wilayah yang sebenarnya tidak memerlukan intervensi sebesar itu.
Kritik Budi Arie menambah daftar catatan terhadap pelaksanaan MBG yang menyedot anggaran besar dalam APBN. Bagi pelaku usaha di sektor katering dan logistik pangan, arah kebijakan ini menentukan apakah mereka tetap menjadi mitra penyedia atau justru tersingkir jika pendekatan program berubah.
Hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Badan Gizi Nasional maupun Kementerian terkait mengenai kritik tersebut.
