PEKANBARU — Otoritas Moneter bersama Pemprov Riau memacu penanaman modal serta hilirisasi komoditas unggulan lokal sebagai motor pengungkit kenaikan ekonomi Riau.
Upaya tersebut pun hendak dimaksimalkan lewat percepatan digitalisasi sistem pembayaran.
Arah kebijakan itu mengemuka dalam 2nd Riau Economic Forum (REF) 2026 bertema Riau Tumbuh Solid dan Digitalisasi Terakselerasi yang dilangsungkan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau secara hibrida di Pekanbaru, Senin (31/8/2026).
Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Riau dari Sumbernya mengemukakan investasi dan hilirisasi berperan sebagai salah satu instrumen utama untuk menggenjot kenaikan ekonomi Riau yang lebih tinggi.
Hilirisasi dinilai mampu mendongkrak nilai tambah dari pelbagai komoditas primer daerah, utamanya kelapa sawit.
Analisis yang dijalankan Bank Indonesia bersama perguruan tinggi, lanjutnya, mengindikasikan penanaman modal dan ekspansi hilirisasi kelapa sawit potensial untuk mengakselerasi kenaikan ekonomi Provinsi Riau.
Bank Indonesia, menurut dari Sumbernya, bakal terus menyokong perumusan strategi serta memperkuat sinergisitas kebijakan bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan guna mendongkrak kenaikan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Selaras dengan agenda tersebut, Bank Indonesia bersama Pemerintah Provinsi Riau memberikan apresiasi kepada enam perusahaan yang merealisasikan investasi tertinggi pada Semester I/2026 di sektor hilirisasi.
Penghargaan diserahkan kepada tiga perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) dan tiga perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) sebagai bentuk penghargaan sekaligus stimulus agar para pelaku usaha terus mengoptimalkan kontribusinya terhadap perekonomian Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau dari Sumbernya menyebutkan penguatan sinergi antardaerah pun dibutuhkan guna memperluas pangsa pasar bagi komoditas andalan Riau.
Menurutnya, kebijakan nasional untuk memperkuat kemandirian energi turut membuka kesempatan bagi Riau untuk mengembangkan sumber kenaikan ekonomi baru.
Potensi tersebut mencakup sektor minyak, hilirisasi minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO), hingga pengembangan komoditas kelapa.
Di luar investasi dan hilirisasi, percepatan digitalisasi menjadi agenda penting yang dikupas dalam REF 2026.
Forum tersebut menjelma menjadi wadah komunikasi kebijakan untuk mendiskusikan kondisi perekonomian serta prospek dan strategi menghadapi rintangan ekonomi ke depan.
REF 2026 dihadiri lebih dari 100 partisipan yang datang dari unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, regulator, akademisi, perbankan, pelaku usaha, asosiasi, media, serta pemangku kepentingan lainnya di bawah kerangka pentahelix.
Pemaparan materi dalam forum itu dibagi ke dalam dua sesi.
Sesi pertama mengangkat topik digitalisasi sistem pembayaran dengan mengkaji perkembangan industri keuangan digital, kebutuhan regulasi, mitigasi risiko, penjaminan simpanan lembaga keuangan digital, serta arah kebijakan sistem pembayaran.
Sejumlah narasumber dalam sesi tersebut di antaranya Direktur Pengawasan Usaha Pembiayaan Berbasis Teknologi OJK Indra, Kepala Perwakilan LPS I Medan Jimmy Ardianto, Presiden Direktur PT Bank Aladin Syariah Tbk. Koko Tjatur Rachmadi, serta Ekonom Ahli Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia Ginanjar.
Sementara itu sesi kedua mengkaji kondisi dan prospek perekonomian global, nasional, hingga regional Riau.
Diskusi pun menyoroti aktivitas ekonomi sektoral serta strategi korporasi dalam menghadapi pelbagai tantangan perekonomian.
Sesi tersebut menghadirkan Ekonom Ahli Departemen Kebijakan Ekonomi dan Moneter Bank Indonesia Ferry Kurniawan, Chief Economist Bank Permata Josua Pardede, serta Analis Kebijakan APINDO Ajib Hamdani.
REF 2026 merupakan puncak rangkaian agenda yang sebelumnya dihelat Bank Indonesia Riau, mulai dari diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi, FGD perekonomian, temu responden, pasar murah dalam rangka HUT Provinsi Riau, Festival Diversifikasi Pangan, sampai Riau Investment Forum melalui rangkaian Road to REF.
Melalui rangkaian tersebut, Bank Indonesia menaruh harapan sinergi kebijakan antara pemerintah, regulator, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya sanggup memperkokoh fondasi kenaikan ekonomi Riau, sekaligus mempercepat transformasi digital di sektor ekonomi dan sistem pembayaran.
