REYKJAVIK - Sebanyak 52,8 persen pemilih Islandia menolak melanjutkan negosiasi untuk bergabung dengan Uni Eropa meski situasi geopolitik semakin tidak stabil.
Brussels berharap dapat menarik negara-negara yang lebih makmur ke dalam lingkupnya dengan memosisikan Uni Eropa sebagai salah satu pilar pertahanan dan keamanan di tengah situasi geopolitik dunia yang semakin tidak stabil.
Namun, pemilih Islandia membuktikan bahwa harapan tersebut keliru.
Mengutip Euronews, setelah pemerintah Islandia mengumumkan referendum mengenai apakah negara itu akan melanjutkan kembali negosiasi untuk bergabung dengan UE, para pejabat Uni Eropa menyambut langkah tersebut sebagai tanda bahwa UE mulai beralih dari sekadar dipandang sebagai pasar menjadi kekuatan politik yang lebih utuh.
Karena itu, pertimbangan keamanan diperkirakan akan mengalahkan keengganan historis negara-negara Nordik yang makmur untuk bergabung dengan Uni Eropa.
"Dalam dunia ketika kami menghadapi tekanan dari Timur dan Barat, aliansi lama mulai memudar dan aliansi baru bermunculan, ketergantungan digunakan sebagai senjata, serta kami mengalami serangan langsung terhadap demokrasi dan cara hidup kami, menjadi lebih kuat bersama adalah aset terbesar kami," kata Komisaris UE untuk Perluasan Marta Kos dari Sumbernya dalam sebuah konferensi pekan lalu.
Dengan 52,8 persen pemilih Islandia menolak melanjutkan negosiasi keanggotaan UE, Brussels kini harus mempertimbangkan apakah mereka benar-benar dapat menawarkan alasan keamanan yang kuat kepada negara-negara kandidat.
Pergeseran tatanan dunia Perkembangan geopolitik baru-baru ini mendukung alasan tersebut.
Presiden AS Donald Trump mengancam akan merebut Greenland dengan kekuatan militer, perang Rusia di Ukraina memasuki tahun kelima, sementara kawasan Arktik semakin menjadi arena persaingan untuk mengakses mineral tanah jarang dan jalur perdagangan baru.
Pada April, Perdana Menteri Islandia Kristrún Frostadóttir dari Sumbernya mengatakan kepada Euronews bahwa perubahan tatanan geopolitik akan memengaruhi perdebatan publik mengenai referendum.
Namun, ia menegaskan tidak ingin pembahasan tersebut didorong oleh rasa takut.
Brussels juga mulai mengevaluasi bagaimana mereka dapat memperkuat jaminan keamanan berdasarkan Pasal 42.7 Perjanjian Uni Eropa, setelah terjadi serangan drone—yang kemungkinan dilakukan Hezbollah menggunakan drone buatan Iran—terhadap pangkalan udara Inggris di Siprus, salah satu dari sedikit negara anggota UE yang bukan anggota NATO.
Survei Eurobarometer pada musim semi menunjukkan bahwa 75 persen warga Eropa menganggap UE sebagai tempat yang memberikan stabilitas di tengah dunia yang penuh masalah.
Sementara itu, jumlah orang yang melihat manfaat keanggotaan UE mencapai titik tertinggi sepanjang sejarah.
Namun, referendum bersejarah pada Sabtu memberikan kenyataan yang cukup mengejutkan bagi Brussels.
Pemilih Islandia menolak prospek negosiasi keanggotaan UE setelah kampanye pemilu lebih banyak berfokus pada persoalan ekonomi.
"Referendum Islandia memberikan gambaran nyata mengenai posisi UE sebagai penyedia keamanan," kata Chris Kremidas-Courtney dari Sumbernya, penasihat senior di European Policy Centre, kepada Euronews.
"Keanggotaan UE tidak memberikan jaminan keamanan teritorial yang unik. Karena itu, referendum lebih banyak ditentukan oleh persoalan ekonomi, terutama perikanan, mata uang, dan kedaulatan," ujarnya.
Ekonomi lebih penting daripada keamanan Dalam kampanye referendum, ekonomi menjadi isu utama di kedua kubu, setidaknya secara terbuka.
Kubu yang mendukung keanggotaan UE menyoroti penggunaan euro sebagai cara untuk menurunkan biaya bunga utang negara, yang dapat memberikan keringanan langsung terhadap suku bunga hipotek dan inflasi.
