JAKARTA - Destry Damayanti disetujui Komisi XI DPR sebagai Gubernur Bank Indonesia terpilih periode 2026-2031.
Destry akan menggantikan Perry Warjiyo yang mengundurkan diri dari jabatan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 25 Juli 2026.
Persetujuan tersebut diambil Komisi XI DPR lewat rapat internal pada hari Kamis, 27 Agustus 2026, setelah Destry merampungkan uji kelayakan dan kepatutan pada sehari sebelumnya.
Penetapan Destry sebagai Gubernur Bank Indonesia berikutnya bakal dibawa menuju Rapat Paripurna DPR tanggal 1 September 2026.
Sebelumnya, Destry mengemban amanah sebagai Pejabat Gubernur Sementara Bank Indonesia pasca mundurnya Perry Warjiyo.
Seiring terpilihnya secara definitif untuk periode 2026-2031, Destry menorehkan sejarah sebagai perempuan pertama yang secara definitif menduduki posisi Gubernur Bank Indonesia.
Pergantian pimpinan bank sentral itu lantas menimbulkan tanda tanya perihal arah kebijakan moneter serta proyeksi kurs rupiah dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
Kendati demikian, ekonom senior Didik J Rachbini menaksir perombakan tampuk pimpinan Bank Indonesia tidak akan membawa perubahan signifikan bagi kondisi rupiah.
“Kepemimpinan BI sekarang akan mengubah posisi rupiah menjadi lebih stabil dan lebih kuat dari sebelumnya? Jawabnya sulit dan bahkan hampir tidak bisa. Sampai 5 tahun mendatang rupiah tetap tidak akan menguat, akan tetap lemah dan bahkan terus melemah,” kata Didik dalam keterangannya, Minggu, 30 Agustus 2026.
Menurut pandangan Didik, kepemimpinan anyar Bank Indonesia diperkirakan berjalan selayaknya biasa.
Di samping itu, ada banyak faktor dari luar maupun dalam negeri yang menjadi batu sandungan bagi sektor moneter.
Pimpinan baru Bank Indonesia, tutur dia, mustahil bisa merombak pelbagai elemen yang selama ini menjadi penghalang tersebut.
“Jadi kepemimpinan baru saya prediksi tidak akan banyak mengubah sistem moneter dan rupiah seperti biasanya tetap akan lemah,” ujarnya.
Didik mengemukakan, luasnya pasar domestik sama sekali tidak menjamin perekonomian Indonesia ditopang mata uang yang tangguh.
Beliau menyebutkan bahwa Indonesia telah masuk kategori negara dengan skala ekonomi besar yang memiliki pasar domestik masif.
Walau demikian, menurutnya rupiah tak pernah sanggup menguat sebab kerangka ekonomi Indonesia masih rapuh pada sektor eksternal.
“Namun dengan skala ekonomi besar tersebut, mata uangnya tidak pernah bisa menguat karena begitulah struktur ekonomi Indonesia terbentuk, lemah dalam sektor luar negerinya,” kata Didik.
Di samping itu, kepemimpinan anyar Bank Indonesia pun diprediksi tidak bakal berdaya mengubah struktur ekonomi tersebut.
Bank Indonesia sejatinya mampu menjaga kestabilan nilai tukar lewat instrumen kebijakan moneter.
Salah satu sarana yang bisa dipakai yakni mengerek naik suku bunga manakala rupiah terpuruk tajam.
Melalui tingkat suku bunga yang lebih tinggi, aliran modal asing diharapkan masuk lantaran instrumen investasi di Indonesia menawarkan imbal hasil lebih menarik bagi para penanam modal.
Akan tetapi, Didik berpandangan ada problem lain yang membatasi efektivitas kebijakan tersebut.
Biaya transaksi di Indonesia dinilai terlampau mahal, ditambah karut-marut persoalan hukum, dinamika sosial politik, serta regulasi yang berbelit.
Kondisi tersebut memberikan imbas buruk terhadap dunia usaha, kredit pemilikan rumah, serta investasi di dalam negeri.
Sebaliknya, Bank Indonesia dapat menurunkan suku bunga demi memacu gairah investasi.
Namun apabila suku bunga dipangkas terlalu cepat, para investor berisiko kembali melarikan modalnya ke instrumen berbasis mata uang dollar Amerika Serikat.
“Kebijakan konservatif yang sederhana hanya dengan instrumen suku bunga tidak akan menjadikan nilai tukar lebih kuat,” tutur Didik.
Ia menilai serangkaian aspek yang bertautan dengan investasi dan kapasitas produksi pun belum memberikan sokongan optimal bagi apresiasi rupiah.
Faktor-faktor itu mencakup rendahnya tingkat kepercayaan terhadap supremasi hukum, praktik rasuah, serta lemahnya sektor luar negeri akibat rendahnya daya saing.
Didik menilai situasi demikian menjadikan rupiah amat rentan terdepresiasi.
Bahkan, pelemahan mata uang Garuda tersebut tidak perlu menunggu datangnya sebuah krisis ekonomi.
“Jadi dengan kondisi seperti ini, nilai tukar rupiah sangat rentan dan tidak perlu krisis untuk menjadikan rupiah lemah dengan sendirinya,” katanya.
Menurut dia, perekonomian nasional tetap berpotensi tumbuh meskipun kurs rupiah terus mengalami penurunan nilai akibat disokong oleh kekuatan pasar domestik.
Namun tanpa pondasi daya saing di kancah eksternal dan hanya menggantungkan diri pada pasar dalam negeri, Bank Indonesia dipandang mustahil mampu membawa rupiah stabil serta perkasa dalam lima tahun ke depan.
“Apalagi hanya dengan memainkan instrumen kebijakan suku bunga,” sebut Didik.
Ia menerangkan, perekonomian Indonesia tetap memerlukan ketersediaan devisa guna membiayai pelbagai kebutuhan impor, tanggungan utang luar negeri, serta seluruh transaksi lintas negara yang mempergunakan dollar Amerika Serikat.
Pada saat bersamaan, Indonesia dinilai gagal memupuk cadangan devisa secara masif lewat jalur ekspor, penanaman modal asing, sektor pariwisata, maupun aliran masuk dana luar negeri lainnya.
“Arus masuk devisa tersebut lebih permintaan akan dolar sehingga nilai tukar terus tertekan,” ujarnya.
Di mata Didik, masalah struktural tersebut telah mengakar lama lantaran sektor luar negeri tidak pernah ditopang oleh kebijakan yang sungguh-sungguh serius.
“Problem struktural seperti ini saya yakin tidak akan bisa diatasi oleh BI sehingga tugas konstitusinya menjaga nilai rupiah tidak akan dapat dijalankan dengan baik. Untuk menjaga nilai rupiah lebih stabil dan lebih kuat tidak cukup hanya dengan menggunakan instrumen suku bunga, yang terus dipakai selama ini,” kata Didik.
Didik turut menyoroti kerangka ekonomi Indonesia yang cenderung berputar di lingkup internal saja serta minim orientasi keluar yang memadai.
Berbekal populasi sejumlah 293 juta jiwa, segmen kelas menengah yang besar, serta luasnya pasaran lokal, para pengusaha dalam negeri dapat berkembang tanpa harus merambah kancah internasional.
Usai era kebijakan berorientasi keluar pada dasawarsa 1980-an hingga 1990-an, menurut Didik, para pengusaha nasional kini justru berbalik haluan menjadi kian berorientasi ke dalam.
Orientasi internal tersebut menempatkan pasaran domestik sebagai sumber utama pengerukan keuntungan korporasi nasional.
“Praktek seperti ini bisa menguntungkan tetapi tidak memberi efek positif memperkuat nilai tukar rupiah,” kata Didik.
Bahkan, pola semacam itu justru berpotensi menimbulkan dampak kontraproduktif bagi rupiah manakala proses produksinya masih menyandarkan diri pada barang-barang impor.
“Jika orientasi ini tidak bisa diubah, maka BI tetap akan pasrah menerima kondisi pasar seperti ini, yang menentukan nilai tukar tetap rentan karena tidak memiliki fondasi pasokan divisa yang kuat,” ujarnya.
Didik menuturkan, perekonomian Indonesia yang hanya berputar dalam pusaran domestik berlandaskan jumlah penduduk serta kelas menengah raksasa merupakan kelemahan fundamental selama ini.
Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk lokal, sebut dia, sebagian besar hanyalah bentuk perputaran siklus ekonomi internal dalam kerangka denominasi rupiah.
Aktivitas tersebut memang terbukti mampu membuka lapangan pekerjaan, mendatangkan laba bagi perusahaan, sekaligus menggenjot angka produk domestik bruto.
Kendati demikian, roda perekonomian tersebut sama sekali tidak menyuplai tambahan devisa segar ke dalam sistem keuangan nasional.
“Namun karena tidak mendatangkan devisa segar ke dalam negeri, maka nilai tukar tetap akan rentan karena fondasinya hanya sistem ekonomi domestik yang dominan,” terang Didik.
Oleh sebab itu, menurut pandangannya, arah kebijakan mutlak harus direvisi agar beralih mengusung orientasi keluar.
“Indonesia memerlukan lebih banyak transaksi bisnis yang memperoleh pendapatan signifikan dari luar negeri, bukan hanya dari konsumen domestik,” ujarnya.
Perekonomian domestik yang terlampau mendominasi, ucap Didik, sekadar memproduksi sirkulasi mata uang rupiah semata.
Padahal, Indonesia memerlukan pengembangan haluan ekonomi bertumpu ekspor yang sanggup mendatangkan cadangan devisa dollar Amerika Serikat dalam jumlah masif.
“Ini yang sebenarnya dibutuhkan Indonesia untuk mendukung nilai tukar yang kuat,” kata Didik.
Didik memandang bahwa kerangka ekonomi berorientasi internal yang dibarengi lemahnya orientasi eksternal turut terefleksikan secara nyata dari posisi cadangan devisa tanah air.
Beliau menyebutkan bahwa cadangan devisa Indonesia bertengger di kisaran 145,3 miliar dollar Amerika Serikat pada penghujung Juli 2026.
“Dengan struktur ekonomi yang berorientasi ke dalam dan lemah dalam orientasi keluar, maka wajar cadangan devisa Indonesia tergolong paling lemah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” papar Didik.
Ia lantas mengomparasikan posisi tersebut dengan Singapura yang mengantongi cadangan devisa hingga 426,2 miliar dollar Amerika Serikat.
Thailand, yang mata uangnya sempat ambruk pada krisis 1998, dilaporkan memiliki cadangan devisa sekitar 279,2 miliar dollar Amerika Serikat atau hampir dua kali lipat kepunyaan Indonesia.
Sementara itu, Malaysia yang berpenduduk jauh lebih sedikit justru mencatatkan cadangan devisa senilai 132,6 miliar dollar Amerika Serikat.
“Bagi negara sebesar Indonesia, cadangan devisa sebesar ini tidak cukup dan bahkan terlalu kecil untuk menjadi penyangga eksternal,” kata Didik.
Lebih lanjut Didik memaparkan, Indonesia sejatinya dikaruniai kekayaan alam melimpah yang potensial diandalkan sebagai pabrik pencetak devisa.
Aktivitas pengapalan batu bara, minyak kelapa sawit mentah, serta nikel terbukti mampu menyumbangkan devisa bernilai raksasa bagi negara.
Namun pasokan komoditas mentah atau setengah jadi tersebut masih sangat bergantung pada pergerakan tren harga di pasaran global.
“Ekspor komoditas ini berjalan sangat baik ketika harga global sedang tinggi,” ujarnya.
Menurut Didik, Indonesia sendiri hingga kini belum memegang kendali sebagai penentu harga global bagi komoditas-komoditas andalan tersebut.
Faktor fluktuasi harga komoditas yang labil menyebabkan perolehan devisa Indonesia gampang tergerus manakala harga di pasar internasional merosot turun.
Di sisi lain, Indonesia tetap membutuhkan pasokan devisa guna membiayai impor barang modal serta bahan baku penunjang aktivitas industri di dalam negeri.
“Kondisi ini melemahkan nilai tukar dan menjadi faktor yang dapat memastikan BI tidak akan dapat memperbaiki nilai tukar,” kata Didik.
Persoalan serupa turut membayangi arus penanaman modal asing yang semestinya bisa diandalkan sebagai instrumen penguat kurs rupiah, namun faktanya tidak selamanya merasa nyaman beroperasi di Indonesia.
Berbagai kendala masih menghambat, mulai dari masalah korupsi, kepastian hukum yang kabur, hingga tingginya struktur biaya transaksi.
“Indonesia sangat membutuhkan modal asing karena investasi tersebut mendatangkan dana segar devisa bagi Indonesia,” ucapnya.
Meskipun demikian, para investor global dihadapkan pada banyak opsi alternatif kawasan berkembang lain yang lebih menarik.
Berdasarkan analisis Didik, persepsi risiko menanam modal di Indonesia tidak dikelola secara optimal, sehingga memaksa para pemilik modal untuk berpikir ulang sebelum merealisasikan investasinya.
“Jika negara lain menawarkan lingkungan bisnis yang lebih baik dan hukum yang lebih dipercaya, maka dana investasi bisa kabur dan pindah ke negara tersebut,” sebut Didik.
Menilik keseluruhan pemetaan kondisi sektor moneter, sektor riil, lingkup domestik, serta sektor eksternal tersebut, Didik menyimpulkan bahwa Bank Indonesia bakal menemui jalan terjal dalam memulihkan nilai tukar rupiah agar kembali stabil serta perkasa dalam lima tahun ke depan.
“Perubahan kepemimpinan BI hanyalah peristiwa dan siklus biasa, meskipun pergantiannya bercampur politik dan kontroversial,” kata Didik dari Sumbernya.
