JAKARTA - Pihak Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) membenarkan, pendistribusian kredit pemilikan rumah (KPR) fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP) di sepanjang tahun 2026 masih menemui hambatan.
Menteri PKP Maruarar Sirait (Ara) memaparkan, sampai dengan posisi 16 Juli 2026, capaian realisasi KPR subsidi baru menyentuh angka 102.900 unit, sedangkan pihak otoritas mematok sasaran penyaluran tahun ini sanggup melampaui hasil tahun 2025 yang menembus lebih dari 278.000 unit.
Ara menjelaskan, seiring bergulirnya pertengahan tahun, BP Tapera dituntut mempercepat proses pendistribusian agar tidak tertinggal di belakang pencapaian tahun terdahulu.
"Per hari ini, (penyaluran KPR FLPP) 102.900 unit. Ini sudah bulan Juli. Jadi, BP Tapera punya tantangan berat untuk bisa melewati tahun lalu," ucap Ara dalam sambutannya pada acara peresmian kantor baru BP Tapera di Graha Mandiri, Jakarta, Kamis, 16 Juli.
Ia menerangkan, program FLPP sesungguhnya telah bergulir semenjak tahun 2010.
Sampai pada tahun 2023, dokumentasi realisasi pendistribusian paling tinggi berada di kisaran 229.000 unit, sebelum akhirnya melesat menjadi lebih dari 278.000 unit di tahun 2025.
"Sampai 2023, (penyaluran) terbesar itu adalah 229.000 (unit) melalui skema FLPP. Baru satu tahun Presiden Prabowo menjabat, Presiden Prabowo sudah bisa melakukan satu lompatan yaitu dari 229.000 (unit) tahun 2023 menjadi 278.000 (unit) di 2025," katanya.
Demi mengejar perolehan angka tersebut, pihak pemerintah bakal kembali menyelenggarakan pertemuan Komite Tapera pada tanggal 23 Juli 2026 untuk meninjau kesiapan BP Tapera dalam mengakselerasi pendistribusian hunian subsidi.
"Kalau tidak siap, kami sudah rapat dan akan rapat lagi minggu depan. Saya minta betul-betul disiapkan. Kantornya saya lihat bagus, jadi saya berharap kinerjanya lebih bagus," ujar Ara.
Ia pun mengimbau kepada segenap jajaran internal BP Tapera untuk beraktivitas kian keras serta senantiasa menciptakan inovasi tanpa mengesampingkan tata kelola yang mumpuni.
"Ini bukan waktunya kami santai-santai. Ini waktunya bekerja keras, membuat terobosan sesuai tata kelola," terang dia.
Lebih mendalam, Ara memberikan penilaian bahwa perpindahan tempat kerja BP Tapera wajib dimanfaatkan menjadi sebuah momentum demi menaikkan level profesionalisme, integritas, serta mutu pelayanan kepada publik.
Pasalnya, ia melanjutkan, BP Tapera memegang andil yang strategis dalam menyokong perwujudan Program 3 Juta Rumah lewat pengelolaan serta pendistribusian dana FLPP.
Oleh karena itu, institusi tersebut diproyeksikan bisa kian tepercaya lewat sistem tata kelola transparan, akuntabel, serta sanggup memperkokoh jalinan sinergi dengan segenap pemangku kepentingan.
Di sudut lain, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho memaparkan, perpindahan tempat kerja bukan semata pergeseran lokasi beraktivitas, melainkan bagian dari langkah taktis memperkuat produktivitas organisasi serta mendongkrak mutu pelayanan bagi masyarakat maupun pihak rekanan kerja.
"Kami ingin memastikan setiap proses penyaluran pembiayaan perumahan berjalan semakin cepat, transparan dan memberikan manfaat semakin luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah," jelas dia.
