JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait yang bertindak pula selaku Ketua Komite BP Tapera merasa yakin sasaran pendistribusian 350.000 hunian subsidi lewat FLPP di tahun 2026 sanggup dipenuhi lewat ikhtiar keras, sinergi segenap pemangku kepentingan, serta dedikasi BP Tapera dalam mengemban amanah pendanaan tempat tinggal buat masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
Aspek ini pun tercermin dari hasil pendistribusian KPR FLPP bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) hingga pertengahan bulan Juli 2026 ini, yang posisinya senantiasa merangkak naik dari waktu ke waktu.
Menurut penilaian Menteri PKP, FLPP bukan merupakan agenda baru, akan tetapi dalam durasi satu tahun awal kepemimpinan Presiden Prabowo, hasil pendistribusian hunian subsidi senantiasa menorehkan kenaikan.
Dari capaian realisasi sejumlah 228.000 unit di tahun 2023 merangkak naik menuju 278.000 unit di tahun 2025, dan sampai dengan pertengahan Juli 2026 sudah menyentuh lebih dari 102.900 unit.
Dalam agenda tersebut, Menteri PKP memberikan penegasan bahwa program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) senantiasa memperlihatkan lonjakan yang berarti di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“BP Tapera tantangannya banyak dan punya harapan dari rakyat dan pengembang. Dituntut untuk sangat berintegritas, sesuai target dan aturan dan bekerja dengan penuh terobosan terutama sumber daya manusianya. Saya doakan bermanfaat untuk MBR karena kebahagiaan kami adalah ketika rakyat memiliki rumah yang layak,” ujar Menteri PKP usai meresmikan Kantor Pusat Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) yang berlokasi di Graha Mandiri Lantai 5, Jalan Imam Bonjol No. 61, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (16/7/2026).
Prosesi peresmian tempat kerja baru tersebut bertindak selaku langkah taktis dalam memperkokoh pelayanan pendanaan tempat tinggal sekaligus menyokong percepatan Program Tiga Juta Rumah lewat peningkatan mutu tata kelola internal BP Tapera.
Agenda peresmian ditandai lewat aksi pemotongan pita oleh Menteri PKP Maruarar Sirait bersama Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho, yang diteruskan dengan agenda inspeksi sarana kantor yang bakal bertindak selaku sentra penyelarasan serta penetapan kebijakan strategis BP Tapera.
Kantor Pusat BP Tapera di Graha Mandiri Lantai 5 diformulasikan selaku sentra komando eksekutif, penyelarasan taktis, serta tata usaha internal lembaga.
Pelbagai sarana utama yang tersedia mencakup ruang pertemuan utama serta konferensi guna penyelarasan lintas kementerian serta rekanan strategis, area kerja jajaran Komisioner dan Deputi Komisioner, sampai sarana pengolahan data serta teknologi informasi yang menyokong manajemen pendanaan tempat tinggal nasional, termasuk perluasan dan operasional Sistem Informasi Tabungan Perumahan Rakyat (SITARA).
Kehadiran tempat kerja baru tersebut diproyeksikan sanggup menaikkan mutu pelayanan kepada publik, mempercepat sarana konsultasi buat anggota, buruh, pemberi kerja, perbankan penyalur, maupun pihak pengembang hunian subsidi, serta memperkokoh transformasi digital BP Tapera menuju tata kelola yang kian transparan, akuntabel, dan profesional.
Sementara itu, Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengutarakan bahwa perpindahan tempat kerja menjadi sebuah momentum krusial bagi BP Tapera guna menaikkan mutu pelayanan kepada publik sekaligus memperkuat tata kelola dana pendanaan tempat tinggal secara berkelanjutan.
“Kami mengucapkan terima kasih untuk semua yang sudah hadir terutama Pak Menteri PKP. Perpindahan ini menjadi penanda bagi kami dalam menjalankan amanah mengelola pembiayaan berkelanjutan untuk MBR,” kata Heru Pudyo Nugroho.
Sesudah prosesi peresmian, Menteri PKP menginspeksi rentetan fasilitas tempat kerja baru BP Tapera, yang mencakup ruang kerja, ruang pertemuan strategis, serta sentra pengelolaan data.
Agenda peninjauan tersebut dilaksanakan guna menjamin kesiapan sarana dalam menyokong peningkatan pelayanan kepada publik.
