JAKARTA – Langkah nyata dalam mendorong sektor UMKM ditunjukkan oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk lewat skema Kredit Usaha Rakyat. Melalui instrumen finansial ini, BNI memfasilitasi kebutuhan modal investasi guna mengakomodasi keperluan ekspansi usaha masyarakat.
Berdasarkan pedoman operasional terkini, pelaku usaha mikro berkesempatan meminjam dana berkisar Rp10 juta hingga Rp100 juta. Paket pinjaman bernilai terjangkau ini dibanderol dengan suku bunga maksimal enam persen efektif per tahun.
Berikut skema cicilan KUR BNI menggunakan acuan bunga tahunan enam persen:
Nominal Pinjaman Rp10 juta
Tenor 12 bulan: Rp860.664 per bulan.
Tenor 24 bulan: Rp443.206 per bulan.
Tenor 36 bulan: Rp304.219 per bulan.
Tenor 48 bulan: Rp234.850 per bulan.
Tenor 60 bulan: Rp193.328 per bulan.
Nominal Pinjaman Rp50 juta
Tenor 12 bulan: Rp4.303.321 per bulan.
Tenor 24 bulan: Rp2.216.031 per bulan.
Tenor 36 bulan: Rp1.521.097 per bulan.
Tenor 48 bulan: Rp1.174.251 per bulan.
Tenor 60 bulan: Rp966.640 per bulan.
Nominal Pinjaman Rp100 juta
Tenor 12 bulan: Rp8.606.643 per bulan.
Tenor 24 bulan: Rp4.432.061 per bulan.
Tenor 36 bulan: Rp3.042.194 per bulan.
Tenor 48 bulan: Rp2.348.503 per bulan.
Tenor 60 bulan: Rp1.933.280 per bulan.
Bagi pelaku usaha yang berminat mengakses fasilitas tanpa jaminan ini, terdapat beberapa kualifikasi dasar yang mengikat. Syaratnya mencakup kewarganegaraan Indonesia, usia minimal 21 tahun, dan rekam jejak operasional bisnis minimal enam bulan.
Syarat lainnya menetapkan bahwa pemohon tidak sedang terikat fasilitas Kredit Produktif atau program pembiayaan komersial sejenis dari lembaga keuangan lain. Pemohon juga wajib bersih dari riwayat tunggakan pinjaman buruk pada sistem pencatatan SLIK OJK.
Nasabah yang tengah menyicil KPR atau KKB untuk keperluan produktif tetap diberikan kelonggaran untuk mendaftar. Ketentuannya adalah seluruh fasilitas pembiayaan aktif serta kartu kredit jaminan tersebut berstatus lancar.
Kelengkapan berkas pendukung juga memegang peranan penting demi menjamin kelancaran validasi data calon debitur. Siapkan salinan e-KTP atau surat pengganti resmi, serta dokumen Kartu Keluarga terbaru.
Dokumen legalitas bisnis seperti NIB, SIUP, TDP, SITU, HO, maupun surat keterangan usaha dari otoritas desa setempat wajib dilampirkan. Untuk pengajuan dana di atas Rp100 juta diperlukan jaminan tambahan, sedangkan kepemilikan NPWP diwajibkan untuk pinjaman di atas Rp50 juta.
Proses permohonan modal kerja ini didesain fleksibel melalui dua pilihan mekanisme pendaftaran, yakni jalur daring atau luring. Pendaftaran digital dikerjakan dengan mengakses eform.bni.co.id, membaca petunjuk yang ada, lalu menyetujui lembar syarat ketentuan.
Isi semua formulir digital yang terpampang dengan detail data personal dan profil operasional bisnis Anda secara valid. Langkah berikutnya adalah menunggu konfirmasi lanjutan dari pihak bank penyalur modal.
Tim penilai dari BNI akan melaksanakan survei langsung ke tempat usaha sekaligus mengadakan sesi wawancara operasional bisnis. Masa peninjauan kelayakan kredit ini membutuhkan waktu estimasi selama tiga hingga tujuh hari kerja.
Jika hasil analisis dinilai positif dan disetujui, nasabah akan diminta mendatangi bank guna penandatanganan dokumen kontrak pinjaman.
Opsi pendaftaran kedua dapat ditempuh dengan mendatangi unit kerja kantor cabang BNI terdekat yang melayani wilayah domisili Anda. Pastikan semua berkas pelengkap seperti dokumen identitas, KK, serta surat keterangan legalitas usaha sudah terbawa.
Mintalah berkas formulir permohonan kredit kepada petugas perbankan yang berjaga di lokasi untuk diisi secara lengkap. Jalani prosedur penyelarasan data serta tahapan tanya jawab mendalam bersama tim analis sesuai regulasi.
Begitu permohonan dinyatakan lolos dan disetujui, Anda tinggal melewati proses penandatanganan kontrak sebelum dana pembiayaan ditransfer ke rekening usaha.
