SAMARINDA – Seorang pelanggan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Bank BTN, Fahri, membeberkan bahwa dirinya belum mendapatkan sertifikat rumah meski masa angsuran 10 tahun sudah rampung.
Budi selaku kuasa hukum Fahri menyatakan bahwa penuntasan kendala ini membutuhkan ketegasan dari pihak yang berwenang, baik manajemen Bank BTN maupun Kantor BPN Samarinda. "Pihak yang bisa mengambil keputusan salah satunya pimpinan BTN, termasuk BPN Pertanahan Nasional Samarinda," ujar Budi sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Ia menerangkan bahwa kliennya tertib mencicil pinjaman KPR hingga lunas, namun hak atas dokumen rumah belum kunjung diserahkan hingga kurun waktu lima tahun pascapelunasan. "Saudara Fahri sudah membayar cicilan kredit KPR di BTN selama 10 tahun, tetapi setelah dinyatakan lunas, sampai sekitar lima tahun kemudian sertifikatnya belum juga diberikan. Yang diminta saudara Fahri adalah penyerahan sertifikat tersebut, termasuk kompensasi atas kerugian yang dialami," tegasnya sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Fahri menyatakan rasa kecewanya karena saat mempertanyakan arsip krusial itu, pihak bank malah berdalih data dirinya tidak tercatat. "Selalu dibilang tidak ada data kami di sana, padahal waktu kami membayar kan ada datanya," kata Fahri sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Ia menyebutkan bahwa problem ini akhirnya dinaikkan ke ranah pengaduan hukum dengan kawalan dari kuasa hukum yang merupakan saudaranya sendiri. "Kebetulan saudara saya paham hukum, makanya ada proses berlanjut," ujarnya sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Fahri menginginkan masalah yang mendera dirinya ini bisa secepatnya dirampungkan oleh pihak terkait. Ia pun mengaku bersedia menyudahi polemik tersebut asalkan hak-haknya sebagai konsumen dipenuhi secara utuh. "Kalau secara pribadi, paling tidak urusan saya setelah selesai saya tidak mau panjang-panjang. Tapi untuk umumnya, kalau bisa jangan sampai terjadi kepada konsumen yang lain. Itu saja," ucapnya sebagaimana dilansir dari sumber berita.
Di sisi lain, manajemen Bank BTN masih enggan memaparkan klarifikasi formal seputar detail perkara yang tengah bergulir ini. Utusan dari pihak perbankan sekadar menginformasikan bahwa poin-poin diskusi bakal dilaporkan ke jajaran pimpinan demi langkah tindak lanjut.
