JAKARTA – PT Taspen mendorong percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) turunan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. Regulasi ini diperlukan untuk mengatur penyelenggaraan program jaminan pensiun dan jaminan hari tua (JHT) bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), termasuk skema iuran dan mekanisme pendanaannya.

Direktur Utama Taspen, Rony Hanityo Aprianto, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (8/7). Ia menekankan perlunya reformasi program jaminan sosial ASN guna menjaga keberlanjutan pembayaran manfaat di tengah meningkatnya rasio klaim.

“Kalau kita melihat di Taspen ini klaim rasio konsisten di atas 250 persen dan 10 tahun ke depan diperkirakan akan terus naik, maka dibutuhkan reformasi program yang menyeluruh,” ujarnya.

Rony menilai reformasi tidak hanya menyangkut pengelolaan internal Taspen, tetapi juga membutuhkan dukungan pemerintah sebagai pemberi kerja melalui skema iuran. “Ke depan, mungkin harus ada iuran pemerintah juga sebagai pemberi kerja,” katanya.

Selain itu, Taspen menyoroti penyelesaian kewajiban pemerintah atas manfaat pensiun masa lalu yang belum didanai atau UPSL. Nilai UPSL Taspen saat ini mencapai Rp25,8 triliun dan perseroan masih menunggu skema penyelesaiannya dari pemerintah. “Bila ada pembayaran UPSL itu akan sangat membantu sustainability Taspen di masa yang akan datang,” ungkap Rony.

Komisi VI DPR RI mendukung Taspen untuk berkoordinasi dengan pemerintah serta kementerian terkait dalam mempercepat regulasi pelaksanaan UU ASN. Dukungan mencakup penguatan kelembagaan Taspen, kepesertaan PPPK, penyelesaian mekanisme pembayaran UPSL, serta reformasi program tabungan hari tua (THT), jaminan kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM).

Komisi VI dan Taspen juga sepakat menyusun peta jalan keberlanjutan program pensiun dan JHT yang memuat proyeksi kondisi keuangan, risiko aktuaria, kebutuhan pendanaan, serta langkah mitigasi menghadapi peningkatan rasio klaim dan perubahan demografi peserta.