JAKARTA - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) menilai kebijakan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan masa cicilan hingga 40 tahun dapat memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti nasional.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho mengatakan perpanjangan tenor KPR akan membuat angsuran bulanan lebih ringan sehingga meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memenuhi syarat pembiayaan perbankan. “Semakin panjang masa cicilan, semakin ringan angsuran yang harus dibayar setiap bulan. Dengan begitu, masyarakat yang selama ini belum memenuhi persyaratan kemampuan bayar perbankan memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan rumah subsidi,” ujarnya.
Heru menyebut skema tersebut memungkinkan cicilan rumah subsidi berada di kisaran Rp500 ribu hingga Rp700 ribu per bulan. Kondisi ini dinilai meningkatkan keterjangkauan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pekerja dengan pendapatan sekitar Rp2,8 juta per bulan.
Dari sisi ekonomi, kebijakan ini diharapkan memperluas basis konsumen sektor perumahan, meningkatkan permintaan rumah subsidi, serta memberi efek berganda terhadap industri konstruksi dan sektor pendukung lainnya.
Selain memperpanjang tenor, pemerintah tetap mempertahankan bunga tetap 5 persen untuk rumah tapak dan 6 persen untuk rumah susun selama masa kredit berlangsung. Kebijakan ini memberi kepastian biaya bagi masyarakat di tengah tren kenaikan suku bunga acuan.
Sebelumnya, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan skema KPR subsidi dengan tenor 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan. Keputusan diambil dalam rapat Komite BP Tapera bersama sejumlah kementerian terkait sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto.
Maruarar menegaskan pemerintah berupaya menjaga keseimbangan antara peningkatan akses kepemilikan rumah bagi masyarakat dan keberlanjutan bisnis perbankan. Dengan cicilan lebih terjangkau dan bunga tetap, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah mampu memiliki rumah pertama tanpa terbebani kenaikan biaya pembiayaan di masa depan.