PALANGKA RAYA – Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) melaporkan bahwa capaian Pendapatan dan Hibah APBN di provinsi tersebut hingga 31 Maret 2026 menyentuh angka Rp2.204,22 miliar.
Angka tersebut setara dengan Rp2,20 triliun, atau mencakup 19,06 persen dari total target yang telah ditetapkan. Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan menjelaskan bahwa realisasi ini menunjukkan tren positif.
Realisasi ini mengalami kenaikan sebesar Rp454,04 miliar atau tumbuh 25,94 persen secara year over year (yoy). Peningkatan tersebut dipicu oleh tingginya penerimaan PPh (Non Migas) yang melesat hingga 71,82 persen (yoy).
Kontribusi utama dari pendapatan tersebut didukung oleh setoran PPh 25/29 Badan yang nilainya mencapai Rp432,16 miliar. Hal ini menandakan geliat ekonomi korporasi yang sehat di wilayah Kalimantan Tengah.
"Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran," jelasnya mengenai kondisi ekonomi saat ini.
Herry menambahkan bahwa penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 miliar atau 259,06 persen (yoy). Kondisi tersebut menunjukkan adanya percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset.
Di sisi lain, capaian dari Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp214,49 miliar. Meskipun secara akumulatif besar, sektor ini mengalami kontraksi 12,20 persen (yoy) dibandingkan periode tahun lalu.
Penurunan pada sektor ini dipengaruhi oleh merosotnya penerimaan Bea Masuk yang terkontraksi hingga 94,53 persen (yoy). Selanjutnya, realisasi Bea Keluar tercatat berada pada nilai Rp214,35 miliar.
Kinerja Bea Keluar terkontraksi 11,34 persen (yoy) akibat turunnya harga referensi minyak kelapa sawit (CPO). Pada Maret 2026, harga berada pada level 938,87 dolar AS per metrik ton.
Untuk sektor PNBP, kinerjanya sudah menyentuh Rp733,01 miliar atau tumbuh pesat 473,88 persen (yoy). Kondisi ini didorong oleh pertumbuhan PNBP lainnya yang mencapai 516,98 persen dari target.
"Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan," jelasnya.
Sementara itu, kinerja Belanja APBN Kalimantan Tengah hingga akhir Maret 2026 tercatat Rp5.775,18 miliar. Angka ini setara dengan 25,62 persen dari pagu yang tersedia untuk tahun anggaran ini.
Komponen ini mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 miliar yang terealisasi Rp1.421,88 miliar. Realisasi ini tumbuh 35,90 persen (yoy) yang didorong oleh pembayaran THR.
Selain itu, pertumbuhan didorong kenaikan gaji dan tunjangan Hakim di lingkungan Mahkamah Agung. Adapun Belanja Barang mengalami dorongan dari transisi Korem menjadi Kodam di bawah Kementerian Pertahanan.
Sedangkan Belanja Modal didukung oleh Kementerian PU dengan pagu terbesar Rp1.949,65 miliar. Realisasinya telah mencapai Rp216,57 miliar untuk proyek Pembangunan dan Preservasi Jalan Nasional.
