JAKARTA – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait tengah mematangkan regulasi Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan masa tenor hingga 40 tahun pada Jumat (8/5/2026).
Langkah ini ditujukan untuk menyokong masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) dan kaum buruh dalam mendapatkan rumah. Target utamanya adalah beban angsuran yang jauh lebih terjangkau setiap bulannya.
Proses perumusan kebijakan ini melibatkan sektor perbankan, pengembang, hingga calon penerima subsidi demi memastikan implementasi yang tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkan.
Program ini bertujuan menekan biaya bulanan yang kerap membebani pekerja dengan upah minimum. Hal ini menjadi krusial di tengah kenaikan harga properti yang sangat signifikan saat ini.
"Segera kami susun. Kami ajak banknya, calon penerima rumah subsidi-nya, pengembang, supaya aturan itu bisa jalan," ujar Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Skema ini diprediksi mampu memangkas beban pembayaran bulanan hingga ke kisaran Rp 800.000 sampai Rp 900.000. Maruarar menegaskan kebijakan ini adalah langkah konkret untuk mewujudkan target hunian rakyat.
"Tidak ada visi-visi Menteri, yang ada adalah visi-visi Presiden," tegas Maruarar Sirait, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menjelaskan dasar kebijakan tersebut.
Melalui simulasi rumah subsidi di wilayah Jabodetabek seharga Rp 185.000.000, penambahan durasi kredit memang berdampak positif pada kondisi keuangan bulanan para debitur.
Namun, jangka waktu pinjaman selama empat dekade ini memiliki sisi lain bagi nasabah. Masa tenor tersebut berisiko meningkatkan total akumulasi pembayaran bunga secara keseluruhan.
Walaupun cicilan dengan tenor 40 tahun menjadi sangat kecil di angka Rp 891.900, total uang yang dikeluarkan nasabah mencapai Rp 428 juta hingga masa pinjaman berakhir.
Jumlah tersebut diketahui lebih dari dua kali lipat dari harga asli bangunan yang sebesar Rp 185 juta. Hal ini menjadi pertimbangan penting dalam perencanaan keuangan jangka panjang.
Aspek produktivitas debitur juga menjadi poin yang diperhatikan dalam rencana regulasi ini. Rentang waktu yang sangat lama menuntut kepastian penghasilan yang stabil dari pihak peminjam.
Jika seorang pekerja memulai kredit pada usia 25 tahun, maka cicilan tersebut baru akan selesai pada umur 65 tahun. Usia tersebut sudah melampaui batas usia pensiun umum yang berlaku di Indonesia.
