Rupiah Melemah, Pasar Minta Disiplin Fiskal Pemerintah

Rupiah Melemah, Pasar Minta Disiplin Fiskal Pemerintah
Ilustrasi Kebijakan Fiskal

JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah yang menembus Rp17.300 per dolar AS pada 2 Mei 2026 serta koreksi tajam IHSG menimbulkan kekhawatiran pasar. Kondisi ini menuntut pemerintah untuk segera menunjukkan komitmen disiplin fiskal yang jelas.

"Pasar kan harus dapat membaca komitmen kuat dan jelas dari Pemerintah. Baru mereka tidak ragu untuk bersikap," kata Ketua MPP PKS Mulyanto, Senin (4/5/2026), sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Mulyanto menegaskan bahwa sinyal politik yang kredibel akan menjadi fondasi pemulihan kepercayaan investor. Baik investor domestik maupun global membutuhkan kepastian arah kebijakan fiskal.

Pemerintah diminta segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap belanja negara. Program sosial dan proyek yang tidak efisien perlu ditunda demi penghematan.

Langkah koreksi fiskal ini penting agar pasar melihat keseriusan pemerintah menjaga keberlanjutan fiskal. Angka penghematan yang jelas akan memperkuat persepsi positif.

Pelemahan rupiah, penurunan peringkat investasi, dan defisit APBN mendekati 3% PDB menjadi indikator tekanan ekonomi. Pasar kini menilai arah kebijakan ekonomi Indonesia dengan lebih kritis.

Situasi ini bukan sekadar fluktuasi biasa atau dampak geopolitik eksternal. Kekhawatiran terhadap disiplin fiskal domestik dan tata kelola ekonomi nasional menjadi faktor utama.

Karena itu, penguatan tata kelola pemerintahan yang baik sangat mendesak. Transparansi di sektor keuangan harus dijaga untuk meningkatkan kepercayaan pasar.

Otoritas keuangan juga perlu menertibkan praktik yang merusak integritas pasar. Perlindungan investor menjadi bagian penting dari strategi pemulihan.

Langkah-langkah tersebut akan membantu mengembalikan kepercayaan lembaga pemeringkat global. Indeks saham internasional pun bisa kembali menilai positif pasar modal Indonesia.

Stabilitas ekonomi nasional bergantung pada keberanian pemerintah mengambil sikap tepat. Kepentingan jangka panjang harus menjadi prioritas utama.

"Dengan langkah politik yang tegas, terukur, dan berpihak pada prinsip kehati-hatian, Indonesia masih memiliki peluang besar untuk keluar dari tekanan ekonomi ini dan kembali pada jalur pertumbuhan yang sehat dan berkelanjutan," tukasnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.

Rekomendasi

Index

Berita Lainnya

Index