JAKARTA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada awal 2026 tercatat mencapai Rp240,1 triliun. Nilai ini setara 0,93% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Meski masih di bawah target tahunan sebesar 2,68% PDB, sejumlah ekonom menilai kondisi ini sebagai peringatan dini. Tekanan fiskal dinilai mulai menguat sejak kuartal pertama.
Ekonom CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menilai defisit yang sudah mencapai 34,8% dari target tahunan mencerminkan percepatan belanja. “Secara level masih aman, tetapi secara dinamika sudah memberi sinyal tekanan,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Percepatan belanja terutama terjadi di pemerintah pusat. Sementara itu, transfer ke daerah justru mengalami kontraksi.
Kondisi ini menurunkan efektivitas dorongan fiskal terhadap perekonomian. Belanja daerah biasanya lebih cepat mengalir ke konsumsi domestik.
Di sisi penerimaan, kinerja negara belum menunjukkan penguatan signifikan. Realisasi pajak baru mencapai 16%–17% dari target.
Komposisi penerimaan lebih banyak ditopang PPN yang bersifat siklikal. Pertumbuhan PPh badan masih terbatas sehingga basis pajak dinilai lemah.
Keseimbangan primer APBN juga sudah negatif. Artinya, pembayaran bunga utang masih harus dibiayai dengan utang baru.
Risiko peningkatan rasio utang bisa muncul jika biaya utang naik. Pertumbuhan ekonomi yang tidak cukup kuat akan memperburuk kondisi.
Faktor eksternal turut menekan APBN. Kenaikan harga minyak dan pelemahan rupiah memperbesar beban subsidi energi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengingatkan pelemahan rupiah hingga Rp17.500 per dolar AS. Kondisi ini berpotensi mendorong defisit mendekati 4% PDB.
Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan INDEF Rizal Taufikurahman menilai situasi saat ini belum krisis. “Belum krisis, tetapi sudah early warning yang kuat,” katanya, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Menurut Rizal, tekanan APBN dipicu faktor musiman dan struktural. Pelemahan rupiah, kenaikan biaya utang, dan subsidi energi menjadi penyebab utama.
Depresiasi rupiah lebih cepat meningkatkan belanja dibanding penerimaan. Hal ini mempersempit ruang fiskal pemerintah.
Jika tekanan eksternal berlanjut tanpa kebijakan adaptif, risiko pelebaran defisit semakin terbuka. Defisit bahkan bisa melampaui target pemerintah.
Pemerintah mengandalkan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp420 triliun sebagai bantalan fiskal. Namun, sebagian SAL sudah terikat sehingga tidak fleksibel digunakan.
Efektivitas SAL juga terbatas jika hanya menutup defisit atau meredam harga energi. Dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi relatif kecil.
Ekonom menekankan isu utama APBN bukan sekadar besaran defisit. Kualitas belanja dan efektivitasnya menjadi faktor penentu.
Ketika belanja tidak diarahkan ke sektor dengan multiplier tinggi, kontribusi APBN terhadap pertumbuhan menjadi kurang optimal. “Pertumbuhan mungkin tetap terdorong, tetapi fondasinya menjadi lebih rapuh,” pungkas Yusuf, sebagaimana dilansir dari berita sumber.
