FINANSIALFOKUS.COM — Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian melaporkan realisasi anggaran kementeriannya mencapai Rp 4,36 triliun atau 63,54 persen dari pagu Rp 6,86 triliun per 14 September 2026. Capaian itu dipaparkan dalam rapat kerja bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, dengan sorotan pada pemulihan pascabencana dan layanan kependudukan darurat.
Alokasi terbesar diarahkan ke percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera. Mendagri bersama jajaran melakukan evaluasi dan peninjauan lapangan untuk memastikan pemulihan berjalan hingga 2028.
Layanan Jemput Bola di Sumatera dan NTT
Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil turun langsung ke wilayah terdampak bencana. Warga di Sumatera dan Nusa Tenggara Timur mendapat fasilitas percepatan penggantian dokumen kependudukan yang rusak.
Tito merinci jumlah layanan jemput bola yang telah direalisasikan di kedua kawasan tersebut.
"Penerbitan dokumen kependudukan pengganti bagi masyarakat terdampak baik bencana Sumatera lebih kurang 59 ribu lebih layanan dilakukan, dan gempa di NTT kepada warga terdampak 11.225 layanan," ujar Tito pada keterangan tertulisnya, Rabu (16/9/2026).
Layanan penggantian dokumen mencakup kartu keluarga, KTP elektronik, akta kelahiran, dan dokumen sipil lain yang hilang atau rusak akibat bencana. Pendekatan jemput bola dipilih karena banyak warga terdampak masih berada di lokasi pengungsian dan sulit mengakses kantor Dukcapil setempat.
Inflasi Terkendali dan Dukungan Program Prioritas Presiden
Kemendagri memastikan laju inflasi dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terpantau aman. Catatan hingga Agustus 2026 menunjukkan inflasi masih berada dalam rentang target pemerintah.
Instansi ini juga bersiap mendukung eksekusi sejumlah program prioritas Presiden Republik Indonesia. Program yang dimaksud meliputi Program 3 Juta Rumah, pengelolaan sampah menjadi energi listrik, dan Koperasi Desa Merah Putih.
Untuk tahun 2027, Kemendagri merancang arah kebijakan yang bertumpu pada transformasi digital pemerintahan, kesehatan fiskal daerah, serta penguatan kapasitas pemerintah desa. Guna melancarkan rencana tersebut, kementerian mengusulkan tambahan anggaran Rp 5,28 triliun.
Total kebutuhan operasional Kemendagri pada tahun depan diproyeksikan mencapai Rp 10,93 triliun, naik signifikan dari pagu tahun ini.
Kinerja BNPP dan Fokus Pemberdayaan Perbatasan
Tito yang juga menjabat Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan melaporkan kinerja instansi tapal batas. Realisasi anggaran BNPP menyentuh Rp 266,6 miliar atau 69,41 persen dari total pagu.
Capaian tersebut difokuskan untuk memberdayakan masyarakat perbatasan dan mempercepat pemenuhan gizi di Pos Lintas Batas Negara. Pemenuhan gizi di PLBN menjadi perhatian karena pos-pos perbatasan berfungsi sebagai gerbang utama arus barang dan orang antarnegara.
Rapat kerja ini turut dihadiri jajaran petinggi OIKN, Kementerian ATR/BPN, KPU, Bawaslu, hingga DKPP. Kehadiran sejumlah lembaga dalam forum yang sama menunjukkan rapat kerja Komisi II mencakup pengawasan lintas sektor pemerintahan dalam negeri dan penyelenggaraan pemilu.