PADANG - PT Bank Nagari kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung program pemerintah untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak melalui penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Pemkab Pesisir Selatan terkait penyediaan layanan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Penandatanganan kerja sama yang berlangsung pada Senin tersebut menjadi langkah strategis dalam memperluas kesempatan masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah, untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang terjangkau dan berkelanjutan.
Kesepakatan tersebut dirangkaikan dengan pembukaan Pameran Perumahan Bersubsidi yang digelar oleh Forum Developer Pesisir Selatan.
Kegiatan ini tidak hanya menjadi ajang promosi perumahan subsidi, tetapi juga menjadi wadah edukasi bagi masyarakat mengenai berbagai kemudahan yang tersedia dalam program KPR FLPP.
Melalui pameran tersebut, masyarakat dapat memperoleh informasi langsung dari pengembang maupun Bank Nagari mengenai pilihan hunian, mekanisme pembiayaan, hingga simulasi kredit.
Kolaborasi antara Pemkab Pesisir Selatan, Bank Nagari, dan para pengembang perumahan diharapkan mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan rumah layak bagi masyarakat.
Sinergi ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung Program Nasional 3 Juta Rumah sekaligus memperkuat inklusi keuangan melalui akses pembiayaan yang semakin mudah dijangkau.
Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, mengatakan sebagai Bank Pembangunan Daerah, Bank Nagari memiliki tanggung jawab untuk terus mendukung berbagai program strategis pemerintah yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
"Kebutuhan akan rumah yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Bank Nagari hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui program KPR FLPP yang terjangkau, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," ujar Hafid Dauli.
Menurutnya, kerja sama dengan Pemkab Pesisir Selatan bukan sekadar penyediaan fasilitas pembiayaan.
"Tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah," ucapnya.
Ia menjelaskan pembangunan sektor perumahan memiliki efek berganda terhadap berbagai sektor usaha, mulai dari industri konstruksi, penyedia material bangunan, jasa, hingga pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah.
Oleh karena itu, keberhasilan program penyediaan rumah tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat yang memperoleh hunian, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian daerah.
"Sektor perumahan memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian daerah karena mampu menggerakkan industri konstruksi, material bangunan, jasa, hingga UMKM. Oleh sebab itu, Bank Nagari akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah maupun para pengembang agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah sendiri," tambahnya.
Sebagai bentuk dukungan terhadap program tersebut, Bank Nagari menghadirkan berbagai kemudahan dalam pembiayaan KPR FLPP.
Masyarakat dapat menikmati suku bunga tetap sebesar lima persen hingga masa kredit berakhir, uang muka ringan mulai satu persen, fasilitas Subsidi Bantuan Uang Muka dari pemerintah, tenor pembiayaan hingga 20 tahun, serta angsuran tetap yang memberikan kepastian dalam mengelola keuangan keluarga.
Tidak hanya menyediakan pembiayaan, Bank Nagari juga memberikan layanan pendampingan secara menyeluruh kepada calon debitur.
Pendampingan tersebut mencakup konsultasi dalam memilih rumah, simulasi pembiayaan, proses pengajuan kredit, hingga pelaksanaan akad, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan pada setiap tahapan kepemilikan rumah.
Pada kesempatan yang sama, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni mengapresiasi langkah Bank Nagari yang terus berperan aktif dalam mendukung penyediaan rumah bersubsidi di daerahnya.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari yang telah mendukung perluasan akses pembiayaan rumah bersubsidi di Kabupaten Pesisir Selatan. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah yang layak," kata Hendrajoni.
Ia menjelaskan pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan memperoleh alokasi sekitar 1.000 unit rumah bersubsidi yang diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang memenuhi persyaratan, termasuk Aparatur Sipil Negara, anggota TNI dan Polri, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
"Keberadaan program tersebut menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat memahami berbagai persyaratan dan manfaat yang ditawarkan melalui program KPR FLPP," tukasnya.