PADANG - PT Bank Nagari kembali memperlihatkan komitmennya dalam menyokong program pemerintah guna meningkatkan akses publik terhadap hunian layak lewat penandatanganan Nota Kesepahaman bersama Pemkab Pesisir Selatan berkenaan dengan penyediaan layanan pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Pelaksanaan kerja sama yang diresmikan pada Senin tersebut menjelma sebagai langkah strategis dalam membentangkan peluang warga, terutama golongan berpendapatan rendah, guna mengantongi tempat tinggal berbekal skema pembiayaan yang ekonomis serta berkesinambungan.
Kesepakatan tersebut disandingkan dengan peresmian Pameran Perumahan Bersubsidi yang diadakan oleh Forum Developer Pesisir Selatan.
Agenda ini tiada cuma berfungsi sebagai sarana promosi hunian subsidi, melainkan turut menjadi wadah edukasi bagi publik terkait beragam kemudahan yang tersaji di dalam program KPR FLPP.
Lewat pameran tersebut, masyarakat sanggup mendulang keterangan langsung dari pengembang ataupun Bank Nagari perihal alternatif tempat tinggal, mekanisme pembiayaan, hingga simulasi kredit.
Kolaborasi antara Pemkab Pesisir Selatan, Bank Nagari, serta para pengembang properti diharap mampu mempercepat pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi masyarakat.
Sinergitas ini menjadi bagian dari ikhtiar bersama dalam menyokong Program Nasional 3 Juta Rumah di samping mengukuhkan inklusi keuangan melalui akses pembiayaan yang kian mudah dijangkau.
Direktur Kredit dan Syariah Bank Nagari, Hafid Dauli, mengemukakan selaku Bank Pembangunan Daerah, Bank Nagari memikul tanggung jawab guna terus menyokong pelbagai program strategis pemerintah yang berimbas langsung kepada kemakmuran warga.
"Kebutuhan akan rumah yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu, Bank Nagari hadir sebagai mitra pemerintah daerah untuk memberikan kemudahan akses pembiayaan melalui program KPR FLPP yang terjangkau, cepat, dan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian," ujar Hafid Dauli.
Menurutnya, kemitraan bersama Pemkab Pesisir Selatan bukanlah sekadar penyediaan sarana pembiayaan.
"Tetapi juga menjadi langkah strategis untuk memperluas jangkauan kepemilikan rumah bagi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan sektor properti yang memiliki dampak besar terhadap perekonomian daerah," ucapnya.
Ia menerangkan pembangunan sektor properti menyimpan efek berganda terhadap pelbagai bidang usaha, mulai dari industri konstruksi, penyedia bahan bangunan, layanan jasa, sampai pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah.
Karenanya, keberhasilan program penyediaan hunian tiada hanya memberikan faedah bagi masyarakat yang memperoleh tempat tinggal, tetapi jugalah sanggup memutar roda perekonomian wilayah.
"Sektor perumahan memiliki multiplier effect yang besar terhadap perekonomian daerah karena mampu menggerakkan industri konstruksi, material bangunan, jasa, hingga UMKM. Oleh sebab itu, Bank Nagari akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah maupun para pengembang agar semakin banyak masyarakat yang dapat memiliki rumah sendiri," tambahnya.
Sebagai wujud sokongan terhadap program tersebut, Bank Nagari menghadirkan pelbagai kemudahan dalam pembiayaan KPR FLPP.
Masyarakat bisa menikmati suku bunga tetap sebesar lima persen hingga masa kredit tuntas, uang muka ringan mulai satu persen, fasilitas Subsidi Bantuan Uang Muka dari pemerintah, jangka waktu pembiayaan sampai 20 tahun, serta cicilan tetap yang memberikan kepastian dalam menata finansial keluarga.
Bukan hanya menyediakan pendanaan, Bank Nagari jugalah memberikan layanan pendampingan secara utuh kepada calon debitur.
Bimbingan tersebut mencakup konsultasi dalam menyeleksi rumah, simulasi pembiayaan, tahapan pengajuan kredit, hingga pelaksanaan akad, sehingga warga memperoleh kemudahan pada setiap fase kepemilikan hunian.
Pada momen yang setara, Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni memuji langkah Bank Nagari yang senantiasa berkecimpung aktif dalam menyokong penyediaan rumah bersubsidi di wilayah kekuasaannya.
"Kami menyampaikan apresiasi kepada Bank Nagari yang telah mendukung perluasan akses pembiayaan rumah bersubsidi di Kabupaten Pesisir Selatan. Sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan pengembang menjadi kunci agar semakin banyak masyarakat dapat memiliki rumah yang layak," kata Hendrajoni.
Ia memaparkan pada tahun 2026 Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan mendulang jatah kurang lebih 1.000 unit rumah bersubsidi yang diharap bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat yang memenuhi kualifikasi, mencakup Aparatur Sipil Negara, personel TNI dan Polri, serta Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
"Keberadaan program tersebut menjadi peluang besar bagi masyarakat untuk memiliki rumah dengan skema pembiayaan yang lebih ringan dibandingkan kredit komersial. Karena itu, pemerintah daerah akan terus mendorong sosialisasi agar masyarakat memahami berbagai persyaratan dan manfaat yang ditawarkan melalui program KPR FLPP," tukasnya.