JAKARTA – Realisasi pembiayaan negara hingga Juni 2026 mencapai Rp452 triliun atau 65,9 persen dari target APBN Rp689,1 triliun. Pemerintah bahkan memperkirakan kebutuhan pembiayaan sepanjang tahun akan membengkak menjadi Rp734,3 triliun atau 106,6 persen dari target awal.
Ekonom Universitas Andalas, Syafruddin Karimi menilai lonjakan pembiayaan tidak sekadar langkah teknis penerbitan Surat Berharga Negara (SBN), melainkan indikasi tekanan fiskal nyata. “Pembiayaan tinggi biasanya terjadi karena kombinasi kebutuhan kas, antisipasi defisit, penjadwalan jatuh tempo utang, dan upaya mengamankan pembiayaan sebelum kondisi pasar memburuk,” ujarnya.
Menurut Syafruddin, tekanan fiskal semakin relevan karena defisit APBN diproyeksikan melebar menjadi 2,85 persen PDB, mendekati batas maksimal 3 persen. Belanja negara diperkirakan melampaui rencana awal akibat tambahan subsidi energi Rp132 triliun.
Di sisi lain, pemerintah lazim melakukan prefunding atau menarik pembiayaan lebih awal ketika memperkirakan kondisi pasar akan memburuk. Saat ini yield SBN tenor 10 tahun berada di kisaran 7,18 persen, sementara rupiah sempat menyentuh Rp18.000 per dolar AS.
Namun, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa membantah percepatan pembiayaan mencerminkan tekanan kas. Ia menyebut langkah tersebut sebagai strategi front loading untuk mengantisipasi gejolak pasar global. “Bond market tetap stabil, appetite ke surat utang kita tetap tinggi. Jadi ke depan kita bisa adjust,” ujarnya.
Purbaya menegaskan pemerintah masih memiliki ruang fiskal cukup, tercermin dari Sisa Anggaran Lebih (SAL) sekitar Rp255 triliun. Meski defisit diperkirakan melebar ke Rp734,3 triliun atau 2,85 persen PDB, angkanya tetap di bawah batas maksimal 3 persen.
Realisasi Semester I APBN 2026 (triliun rupiah):
- Pendapatan negara: Rp1.459,4 triliun (46,3 persen APBN)
- Penerimaan pajak: Rp1.035,7 triliun (43,9 persen APBN, tumbuh 24,6 persen)
- PNBP: Rp271 triliun (59 persen APBN, tumbuh 21,6 persen)
- Belanja negara: Rp1.656 triliun (43,1 persen APBN)
- Defisit: Rp196,5 triliun (0,76 persen PDB)
- Pembiayaan anggaran: Rp452 triliun (65,9 persen APBN)
Dengan kondisi ini, pemerintah menegaskan APBN 2026 tetap dikelola sehat dan berkesinambungan. Namun, ekonom menilai percepatan pembiayaan menunjukkan pemerintah sedang membangun bantalan kas menghadapi lonjakan belanja pada semester II.