JAKARTA - Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit. Sebanyak 70% atau 619.868 unit diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, sementara 30% sisanya atau 145.252 unit merupakan rumah non-MBR. Dari total tersebut, sekitar 20% dibangun langsung oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya, maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas.
Sebanyak 30% lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi dengan fasilitas KPR FLPP, subsidi selisih bunga dan bantuan uang muka. Sisanya dipenuhi melalui pembangunan rumah non-subsidi oleh pengembang.
Rumah tapak masih menjadi pilihan utama masyarakat menengah ke bawah. Kontribusi serapan properti oleh kelompok ini mencapai 70% dari total penjualan properti. Serapan sebesar 200.000 unit diperkirakan meningkat menjadi 250.000 unit pada 2018.
"Kami kan sudah disiapkan oleh Tapera, sudah dipelajari satu setengah bulan ini bicara dengan perbankan, bicara dengan SMF ya. Kami bawa ke Tapera dulu, kan, komite yang membicarakan," kata Maruarar.
Program tersebut juga disebut sebagai upaya agar masyarakat bisa memperoleh rumah dengan cicilan lebih ringan dibandingkan dengan skema yang ada saat ini.
"Prinsipnya itu bukan untuk ditawar-tawar lagi tapi untuk dijalankan dengan sesuai tata kelola yang benar ya. Itu sudah arahan Presiden dengan tujuan yang sangat baik memberikan kemudahan bagi rakyat supaya cicilannya jadi lebih rendah, itu kan bagus sekali," ujarnya.
Pemerintah kini hanya menyelesaikan tahapan administratif dan koordinasi sebelum program diumumkan secara resmi. Sinyal peluncuran skema KPR tenor panjang disebut tidak akan menunggu terlalu lama.
"Ya segera tahun ini, nggak lama lagi nggak boleh lama-lama," kata Maruarar.