JAKARTA - Pemerintah menyampaikan bahwa efisiensi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) akan menghemat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sekitar Rp1 triliun setiap bulan. “Menurut laporan atau menurut rapat yang sudah dilaksanakan beberapa waktu lalu di Kemenko Pangan hitungannya bisa menghemat sampai kurang lebih Rp1 triliun setiap bulannya. Artinya setahun itu bisa (menghemat) Rp12 triliun,” kata pejabat pemerintah dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu 17 Juni 2026.
Pemerintah memperbaiki tata kelola MBG dengan moratorium pendirian Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, penghitungan insentif untuk SPPG senilai Rp6 juta per bulan, serta fokus target penerima MBG pada kelompok yang paling membutuhkan. “Juga fokus ke depan pembangunan SPPG di daerah 3T atau daerah terpencil sehingga kelompok-kelompok yang paling rentan ini bisa mendapatkan manfaat secara maksimal,” ujarnya.
Badan Gizi Nasional (BGN) kini mengkaji efisiensi tersebut selama periode libur sekolah. Sebelumnya, pemerintah memangkas pagu program MBG pada APBN tahun anggaran 2026 dari Rp335 triliun menjadi Rp268 triliun. Fokus penerima manfaat diarahkan kepada ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak usia dini. Siswa SMA, terutama dari kategori mampu, berpotensi tidak lagi menjadi target pemberian MBG.
Usai penyusunan ulang penerima manfaat, BGN akan menata tata kelola SPPG. Dalam rapat di Kemenko Pangan, Menteri Koordinator Bidang Pangan menyampaikan jumlah SPPG kini telah melebihi target awal dari sekitar 21 ribu titik menjadi 27.877 titik, atau kelebihan 6.877 titik.