PONTIANAK - Ketidakpastian global masih membayangi perekonomian dunia melalui dinamika geopolitik, volatilitas harga energi, dan perlambatan perdagangan internasional. Meski demikian, perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang baik, tak terkecuali di Kalimantan Barat.
“Di tengah gejolak geopolitik dunia, APBN Regional Kalimantan Barat tetap tumbuh,” ungkap perwakilan kantor wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan setempat, pekan lalu.
Pihak otoritas merinci pendapatan negara di wilayah tersebut telah terealisasi sebesar Rp4.458,47 miar atau 26,56 persen dari target. Sementara itu, belanja negara mencapai Rp9.200,48 miliar atau 34,46 persen dari pagu. Dengan perkembangan tersebut, defisit anggaran regional tercatat sebesar Rp4.742,01 miliar dan secara tahunan melebar sebesar 0,18 persen.
Dari sisi penerimaan negara, sektor perpajakan masih menjadi penopang utama. Hingga April 2026, penerimaan dari sektor pajak terealisasi sebesar Rp3.974,91 miliar atau 25,13 persen dari target dan tumbuh sebesar 16,83 persen secara tahunan.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, hingga April 2026 realisasinya tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan. Pertumbuhan bea masuk didorong oleh impor komoditas bahan kimia untuk pengolahan alumina dengan kontribusi sebesar 44,40 persen.
Sementara bea keluar masih mengalami kontraksi sebesar 10 persen akibat belum adanya ekspor minyak kelapa sawit mentah, di mana aktivitas ekspor masih didominasi oleh produk turunan serta ampas inti sawit.
Pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi di daerah tersebut telah mencapai Rp483,57 miliar atau 50,11 persen dari target dan tumbuh sebesar 5,80 persen dibandingkan periode tahun sebelumnya.
“Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) juga tetap positif dengan Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi sebesar Rp112,89 miliar,” sebutnya.
Dari sisi belanja negara, belanja pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp2.997,56 miliar atau 28,86 persen dari pagu dan tumbuh sebesar 42,36 persen secara tahunan. Sementara itu, komponen Transfer ke Daerah (TKD) terealisasi sebesar Rp6.202,92 miliar atau 38,02 persen dari pagu.
Pemerintah provinsi setempat menjadi pemerintah daerah dengan realisasi penyaluran tertinggi baik secara nominal maupun persentase, dengan angka pemanfaatan sebesar Rp979,01 miliar. Pada tingkat kabupaten/kota, catatan terbesar didapatkan oleh Kabupaten Ketapang dengan nilai sebesar Rp574,96 miliar.