PONTIANAK - Fluktuasi global hingga kini masih menyelimuti roda ekonomi dunia lewat pergerakan geopolitik, ketidakstabilan harga energi, serta kelesuan sektor perdagangan internasional. Walau demikian, kondisi finansial Indonesia tetap memperlihatkan ketahanan yang bagus, tidak terkecuali di Kalimantan Barat.
“Di tengah gejolak geopolitik dunia, APBN Regional Kalimantan Barat tetap tumbuh,”
Pemasukan negara di area tersebut telah terpenuhi senilai Rp4.458,47 miliar atau kisaran 26,56 persen dari sasaran yang dipatok. Sementara itu, pengeluaran negara menyentuh nominal Rp9.200,48 miliar atau setara 34,46 persen dari total pagu. Melalui capaian tersebut, defisit kas regional terekam senilai Rp4.742,01 miliar dan secara tahunan mengalami pelebaran sebesar 0,18 persen.
Dari aspek pemasukan negara, sektor perpajakan masih menjadi pilar penopang paling utama. Sampai dengan April 2026, perolehan dari sektor pajak terpenuhi senilai Rp3.974,91 miliar atau kisaran 25,13 persen dari sasaran serta tumbuh sebesar 16,83 persen secara tahunan.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, hingga April 2026 perolehannya meningkat sebesar 5,82 persen secara tahunan. Kenaikan bea masuk ditopang oleh pasokan komoditas bahan kimia untuk keperluan pemrosesan alumina dengan sumbangsih sebesar 44,40 persen.
Sementara untuk pos bea keluar masih mendapati penyusutan sebesar 10 persen lantaran belum bergulirnya aktivitas pengiriman minyak kelapa sawit mentah, yang mana kegiatan ekspor masih didominasi oleh produk turunan serta ampas inti sawit.
Pada sektor Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), perolehan di daerah tersebut sudah menyentuh angka Rp483,57 miliar atau kisaran 50,11 persen dari sasaran serta tumbuh sebesar 5,80 persen dibandingkan dengan periode tahun sebelumnya.
“Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) juga tetap positif dengan Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi sebesar Rp112,89 miliar,”
Dari aspek pengeluaran negara, pos belanja pemerintah pusat terwujud senilai Rp2.997,56 miliar atau kisaran 28,86 persen dari pagu serta naik sebesar 42,36 persen secara tahunan. Sementara itu, bagian Transfer ke Daerah (TKD) terpenuhi senilai Rp6.202,92 miliar atau kisaran 38,02 persen dari pagu.
Pemerintah provinsi setempat menjadi pemerintah daerah dengan capaian penyaluran paling tinggi baik secara nominal maupun persentase, dengan angka pemanfaatan senilai Rp979,01 miIiar. Pada tingkat kabupaten/kota, perolehan paling besar diraih oleh Kabupaten Ketapang dengan angka senilai Rp574,96 miliar.
