PONTIANAK - Ketidakstabilan pasar global saat ini masih menyelimuti perekonomian dunia melalui bergulirnya pergerakan geopolitik, naik turunnya harga energi, serta kelesuan sektor perdagangan internasional. Walau begitu, situasi perekonomian Indonesia tetap memperlihatkan ketahanan yang amat bagus, tidak terkecuali untuk wilayah Kalimantan Barat (Kalbar).
“Di tengah gejolak geopolitik dunia, APBN Regional Kalimantan Barat tetap tumbuh,” ungkapnya pekan lalu.
Pendapatan negara di area Kalbar saat ini telah dipenuhi dengan perolehan menyentuh Rp4.458,47 miliar atau setara 26,56 persen dari sasaran yang dipatok.
Sementara untuk pos pengeluaran negara telah menyentuh nominal sebesar Rp9.200,48 miliar atau kisaran 34,46 persen dari keseluruhan pagu.
Melalui perolehan tersebut, nilai defisit dari APBN Regional Kalbar terekam berada pada nominal Rp4.742,01 miliar dan secara tahunan mendapati pelebaran sebesar 0,18 persen.
Jika ditinjau dari aspek pemasukan negara, sektor penerimaan perpajakan masih menjadi pilar penopang yang paling utama.
Sampai dengan April 2026, realisasi untuk penerimaan perpajakan telah menyentuh Rp3.974,91 miliar atau senilai 25,13 persen dari sasaran, serta membukukan peninggian sebesar 16,83 persen secara tahunan.
Pada sektor kepabeanan dan cukai, perolehannya sampai dengan April 2026 terekam tumbuh sebesar 5,82 persen secara tahunan.
Peningkatan bea masuk ini dipantik oleh aktivitas impor komoditas caustic soda untuk keperluan pengolahan alumina yang menyumbang andil sebesar 44,40 persen.
Di sisi lain, untuk bea keluar masih didapati adanya penyusutan sebesar 10 persen karena belum berjalannya aktivitas ekspor crude palm oil (CPO).
Kegiatan pengiriman ke luar negeri saat ini masih didominasi oleh produk-produk turunan CPO beserta Palm Kernel Shell dan juga Palm Kernel Expeller.
Pada bagian penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), realisasi di wilayah Kalbar sudah menyentuh angka Rp483,57 miliar atau sebesar 50,11 persen dari target serta tumbuh hingga 5,80 persen jika disandingkan dengan pencapaian tahun sebelumnya.
“Kinerja Badan Layanan Umum (BLU) juga tetap positif dengan Universitas Tanjungpura menjadi satuan kerja dengan capaian PNBP BLU tertinggi sebesar Rp112,89 miliar,” sebutnya.
Jika ditinjau dari sisi pengeluaran negara, untuk realisasi belanja pemerintah pusat sudah mencapai Rp2.997,56 miliar atau sebesar 28,86 persen dari pagu dan mengalami peninggian hingga 42,36 persen secara tahunan.
Sedangkan untuk sektor Transfer ke Daerah (TKD) telah dipenuhi dengan nilai Rp6.202,92 miliar atau sebesar 38,02 persen dari pagu.
Pemerintah Provinsi Kalbar berhasil menjadi pemerintah daerah yang mencatatkan realisasi penyaluran paling tinggi, baik secara nominal maupun persentase, dengan nilai realisasi sebesar Rp979,01 miIiar.
Pada tingkat kabupaten/kota, angka realisasi yang paling besar berhasil dibukukan oleh Kabupaten Ketapang dengan nilai mencapai Rp574,96 miIiar.
Di samping hal tersebut, kondisi fiskal dari pemerintah daerah juga memperlihatkan perkembangan yang cukup baik.
Hingga tanggal 30 April 2026, nilai pendapatan daerah telah terealisasi sebesar Rp5.495,76 miIiar atau sekitar 22,26 persen dari target dan tumbuh hingga 13,95 persen dibanding periode yang sama pada tahun lalu.
Untuk realisasi belanja daerah tercatat sebesar Rp4.322,81 miliar atau sebesar 16,90 persen dari total pagu, sehingga kondisi APBD konsolidasi Kalbar mampu menghasilkan SILPA dengan nilai sebesar Rp1.170,48 miliar.
Dari sisi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerjanya menunjukkan pertumbuhan yang sangat kuat.
Hingga bulan April 2026, nilai PAD telah terealisasi sebesar Rp1.534,19 miliar atau sekitar 23,92 persen dari target dan mampu tumbuh sebesar 80,76 persen secara tahunan.
Sementara itu, jika dilihat dari sisi belanja daerah, komponen belanja operasi masih tampak mendominasi dengan nilai realisasi sebesar Rp3.913,41 miliar atau sekitar 90,53 persen dari total keseluruhan belanja daerah.
Sebagian besar dari dana tersebut dialokasikan untuk keperluan belanja pegawai yang berupa gaji serta tunjangan bagi ASN.
Untuk komponen belanja modal sendiri telah terealisasi sebesar Rp78,09 miliar.
Selain berfungsi dalam menjaga stabilitas fiskal dan roda ekonomi di daerah, berbagai program prioritas nasional terus didukung oleh APBN, seperti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Program Sekolah Rakyat.
“APBN Regional Kalimantan Barat terus menjalankan perannya dalam menjaga stabilitas ekonomi daerah, memperkuat layanan publik, mendukung pembangunan, serta menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika ekonomi global yang masih berlangsung,” pungkasnya.
