JAKARTA – Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda, menegaskan pentingnya disiplin aparatur sipil negara serta penguatan fiskal daerah. Arahan ini disampaikan saat apel gabungan ASN di Sofifi pada 4 Mei 2026.
Apel tersebut diikuti pejabat struktural dan fungsional, termasuk staf ahli gubernur, pimpinan OPD, ASN, dan PPPK. Kehadiran mereka menunjukkan komitmen bersama dalam memperbaiki tata kelola pemerintahan.
Sherly menyoroti kedisiplinan administrasi kepegawaian yang masih lemah. Ia menilai keterlambatan penginputan data rutin berdampak pada pembayaran gaji ASN secara elektronik.
“Ini peringatan terakhir. Jika masih terjadi keterlambatan, akan ada catatan kinerja langsung bagi pimpinan OPD terkait,” ucapnya, sebagaimana dilansir dari berita sumber. Teguran ini menjadi sinyal kuat agar OPD lebih bertanggung jawab.
Selain disiplin, penguatan fiskal daerah juga menjadi fokus utama. Sherly mengingatkan batas belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD mulai 2027 sesuai UU Nomor 1 Tahun 2022.
Dengan APBD Maluku Utara sekitar Rp2,7 triliun dan PAD Rp1,2 triliun, target PAD 2026 ditetapkan Rp1,5 triliun. Target ini penting untuk menjamin keberlanjutan pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) 2025 menempatkan Maluku Utara di peringkat 31 dari 34 provinsi. Rendahnya kualitas dan integrasi data antar-OPD menjadi kendala utama.
Sherly menekankan efisiensi anggaran untuk pembangunan infrastruktur konektivitas. Pembangunan jalan dan jembatan antarwilayah menjadi prioritas agar mobilitas masyarakat lebih lancar.
Ia meminta Dinas PUPR memastikan kualitas pekerjaan. Skema kontrak payung untuk proyek lapis penetrasi (lapen) harus diterapkan dengan baik.
Di sektor pendidikan, Pemprov Maluku Utara menjalin kerja sama dengan PKN STAN, Politeknik Statistika STIS, UGM, dan IPB University. Program beasiswa termasuk jenjang S2 bagi ASN menjadi bagian dari kerja sama tersebut.
Sistem penerimaan murid baru (SPMB) 2026 dibuka secara daring melalui jalur prestasi, mutasi, dan afirmasi. Pendidikan SMA tanpa biaya ditargetkan berjalan efektif Juli 2026 dengan skema pembiayaan berbagi.
Sherly juga menyoroti sektor kesehatan. Ia meminta direktur rumah sakit daerah mempercepat peningkatan kualitas layanan.
Menurutnya, meski anggaran kesehatan meningkat, mutu layanan masih perlu dibenahi. Hal ini berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Menutup arahannya, Sherly menekankan pentingnya kinerja ASN yang berdampak nyata. Ia mengingatkan agar belanja pegawai Rp1,2 triliun dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang dirasakan masyarakat.
Pesan ini menjadi dorongan agar ASN lebih disiplin dan produktif. Dengan begitu, penguatan fiskal daerah dapat berjalan seiring peningkatan kualitas pelayanan publik.