JAKARTA – Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per Maret 2026 mencapai Rp240,1 triliun. Angka ini setara dengan 0,93% dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Kenaikan defisit tersebut melonjak 140,58% dibandingkan periode sama tahun lalu. Saat itu defisit hanya sebesar Rp99,8 triliun, sehingga lonjakan tahun ini cukup signifikan.
Peningkatan defisit dipicu oleh strategi pemerintah melakukan front-loading belanja. Langkah ini diambil untuk menjaga daya beli masyarakat dan mendukung program prioritas nasional.
Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan posisi defisit masih sesuai desain awal APBN 2026. “Posisi ini masih sangat terukur. Pembiayaan anggaran dikelola secara prudent, efisien, dan fleksibel mengikuti dinamika pasar keuangan,” ujar Deni dalam rilis APBN KITA, dikutip Senin (4/5/2026), sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Belanja negara hingga akhir Maret 2026 mencapai Rp815,0 triliun. Angka ini setara 21,2% dari pagu APBN dan tumbuh 31,4% secara tahunan.
Pemerintah pusat membelanjakan Rp610,3 triliun untuk berbagai program. Termasuk di dalamnya perlindungan sosial dan program unggulan Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program MBG sendiri telah terealisasi Rp70,2 triliun hingga 27 April 2026. Jangkauan program ini mencapai 61,96 juta penerima di seluruh Indonesia.
Transfer ke Daerah (TKD) juga terealisasi Rp204,8 triliun. Angka ini setara 29,5% dari APBN dan diarahkan untuk memperkuat ekonomi lokal.
Di sisi pendapatan, negara mencatat Rp574,9 triliun hingga Maret 2026. Pertumbuhan tercatat 10,5% secara tahunan.
Penerimaan pajak menjadi penopang utama dengan Rp394,8 triliun. Pertumbuhan pajak mencapai 20,7% berkat perbaikan aktivitas usaha dan digitalisasi administrasi.
Namun, penerimaan kepabeanan dan cukai justru turun 12,6% yoy. Nilainya hanya Rp67,9 triliun, menunjukkan pelemahan di sektor tersebut.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp112,1 triliun. Angka ini mengalami normalisasi dibandingkan periode sebelumnya.
Kemenkeu juga mencatat keseimbangan primer kuartal I/2026 negatif Rp95,8 triliun. Kondisi ini menandakan tekanan fiskal yang cukup besar.
Meski defisit melebar, pemerintah tetap optimistis. Fondasi ekonomi dinilai masih sehat berkat kepatuhan pajak dan harga komoditas yang kooperatif.
Defisit APBN Maret 2026 menjadi gambaran tantangan fiskal. Namun, belanja agresif diyakini mampu menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dengan strategi ini, APBN 2026 diharapkan berfungsi sebagai shock absorber. Pemerintah menekankan pentingnya fleksibilitas dalam menghadapi dinamika pasar.
Kondisi fiskal yang menantang menuntut pengelolaan lebih hati-hati. Transparansi dan efisiensi menjadi kunci menjaga kepercayaan publik.
Defisit yang membengkak bukan hanya soal angka. Lebih jauh, hal ini mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat.
Jika belanja agresif berhasil, dampaknya bisa memperkuat ekonomi domestik. Namun, risiko fiskal tetap harus diantisipasi dengan kebijakan yang tepat.