JAKARTA – Peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day tahun ini membawa angin segar bagi para pekerja terkait kepemilikan hunian layak melalui skema pembiayaan yang sangat panjang. Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menawarkan solusi bagi beban ekonomi buruh melalui perpanjangan masa cicilan rumah hingga empat dekade ke depan.
Langkah ini diambil pemerintah untuk memastikan bahwa setiap buruh di Indonesia memiliki kesempatan nyata untuk memiliki aset rumah tanpa terbebani angsuran bulanan yang mencekik. Beliau menekankan fleksibilitas waktu menjadi kunci agar masyarakat berpenghasilan rendah tetap bisa mengatur keuangan rumah tangga dengan stabil.
"Cicilnya 20 tahun. Kalau tidak bisa (20 tahun) 25 tahun. Kalau belum lunas, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun," kata Prabowo, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Jumat (1/5).
Prabowo Subianto menegaskan bahwa jika target awal pelunasan belum tercapai, negara akan memberikan kelonggaran waktu agar rumah tersebut tetap bisa dimiliki oleh keluarga pekerja. Hal ini menjadi terobosan baru dalam sistem perumahan nasional yang selama ini cenderung kaku terhadap batas usia produktif debitur.
Selain memperpanjang tenor, pemerintah juga memiliki target besar untuk membangun setidaknya satu juta unit rumah susun yang menyebar di berbagai wilayah strategis. Pembangunan ini merupakan bagian dari visi besar menciptakan kota-kota baru yang terintegrasi secara fungsional dengan pusat kegiatan ekonomi masyarakat.
Prabowo menyampaikan bahwa pembangunan satu juta unit rumah susun tersebut akan menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus penyedia tempat tinggal terjangkau bagi para buruh. Beliau ingin memastikan pembangunan ini tidak hanya sekadar menyediakan bangunan fisik, tetapi juga membangun ekosistem kehidupan yang manusiawi.
"Rumah-rumah ini akan dibuat di klaster-klaster yang dekat dengan kawasan industri, dekat tempat pekerja. Saya sudah rencanakan kita akan bikin kota-kota baru," ujar Prabowo, menurut sumber tersebut, Jumat (1/5).
Presiden RI ke-8 ini menjelaskan bahwa lokasi pembangunan akan sangat spesifik yakni berada di area yang memudahkan mobilisasi harian para buruh menuju tempat kerja. Dengan demikian, pengeluaran pekerja untuk biaya transportasi diharapkan dapat berkurang secara signifikan karena jarak hunian yang semakin dekat.
Keberadaan hunian ini nantinya akan didukung oleh infrastruktur publik yang komprehensif mulai dari layanan kesehatan hingga sektor pendidikan untuk anak-anak buruh. Prabowo memberikan instruksi tegas agar standar fasilitas di setiap rusun tidak boleh di bawah kebutuhan dasar hidup yang layak.
"Saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit dan yang paling penting harus ada transportasi," ucap Prabowo, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Jumat (1/5).
Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa aspek transportasi publik seperti bus atau kereta api ringan menjadi komponen wajib yang harus terintegrasi di kawasan rusun. Hal ini dimaksudkan agar aksesibilitas pekerja tidak terganggu oleh kemacetan yang biasa terjadi di kawasan industri padat penduduk.
Kepala Negara juga merinci bahwa setiap titik pembangunan kota baru akan mendapatkan jatah unit yang signifikan untuk menampung lonjakan kebutuhan rumah tangga baru. Targetnya adalah menyediakan 100.000 unit pada tiap klaster pembangunan guna mengantisipasi kepadatan di kota-kota besar yang sudah ada.
“Rumah susun 100.000 (unit), saya perintahkan harus ada sekolah, harus ada fasilitas olahraga, harus ada daycare, harus ada rumah sakit dan yang paling penting harus ada transportasi, entah kereta api ringan atau bus. Supaya pekerja bisa masuk ke pekerjaan dengan lancar dan baik,” terang Prabowo, menurut sumber tersebut, Jumat (1/5).
Keinginan Presiden ini berangkat dari pengamatan mendalam mengenai sulitnya akses pendidikan dan kesehatan bagi keluarga buruh yang tinggal di pemukiman kumuh. Dengan adanya fasilitas daycare dan sekolah di dalam komplek hunian, produktivitas buruh diharapkan meningkat karena rasa tenang terhadap kondisi keluarga mereka.
Dalam kesempatan yang sama, Prabowo juga menyinggung mengenai kebijakan moneter yang harus mendukung daya beli masyarakat berpenghasilan rendah melalui bunga kredit yang sangat kompetitif. Beliau mengaku telah melakukan koordinasi dengan jajaran perbankan pelat merah untuk merealisasikan rencana pemberian bunga rendah ini.
"Saya sudah perintahkan bank-bank milik Indonesia, sebentar lagi kita akan kucurkan kredit untuk rakyat maksimal 5% satu tahun," tutur Prabowo, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Jumat (1/5).
Presiden Prabowo Subianto berpendapat bahwa beban bunga pinjaman selama ini menjadi kendala utama mengapa masyarakat kelas bawah enggan atau takut mengambil kredit perumahan. Penurunan bunga hingga level 5 persen per tahun diharapkan menjadi stimulus yang cukup kuat untuk menggerakkan pasar properti di segmen menengah ke bawah.
Kebijakan masif di bidang konstruksi ini tidak hanya berorientasi pada penyediaan papan bagi buruh, namun juga menjadi strategi nasional untuk menyerap tenaga kerja. Sektor properti dipandang sebagai lokomotif ekonomi yang memiliki efek domino yang sangat luas terhadap industri-industri pendukung lainnya di Indonesia.
Prabowo menilai bahwa program pembangunan satu juta rumah susun setiap tahunnya memiliki potensi besar untuk menciptakan lapangan pekerjaan bagi sedikitnya lima juta orang penduduk. Perhitungan ini didasarkan pada kebutuhan sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap unit bangunan yang didirikan secara nasional.
“Bayangkan, satu rumah butuh lima orang pekerja, berarti tiap tahun mungkin kita bisa ciptakan jutaan lapangan kerja,” tandas Prabowo, menurut sumber tersebut, Jumat (1/5).
Presiden Prabowo Subianto menutup keterangannya dengan optimisme bahwa percepatan sektor perumahan akan menjadi solusi ganda bagi masalah backlog perumahan dan angka pengangguran. Kebijakan tenor KPR 40 tahun dan pembangunan rusun terpadu ini menjadi langkah nyata pemerintah dalam menjawab tantangan kesejahteraan buruh di masa depan.