JAKARTA – Langkah ambisius pemerintah dalam memacu nilai tambah komoditas melalui jalur hilirisasi kini telah memasuki babak baru yang cukup masif. Presiden Prabowo secara resmi memulai pengerjaan belasan proyek strategis nasional yang diharapkan menjadi mesin baru bagi pertumbuhan ekonomi tanah air.

Total investasi yang dikucurkan dalam momentum ini menyentuh angka yang sangat fantastis, yakni mencapai Rp116 triliun. Pemerintah bersama Danantara menginisiasi pembangunan atau groundbreaking untuk 13 proyek hilirisasi nasional yang merupakan tahap kedua dari peta jalan besar pemerintah.

Cakupan proyek tersebut terbagi ke dalam beberapa sektor vital, mulai dari lima proyek energi hingga lima proyek di bidang mineral. Selain itu, terdapat tiga proyek strategis di sektor pertanian yang juga menjadi pilar utama dalam agenda besar hilirisasi tahap kedua ini.

Meski angka investasinya sangat besar, keberhasilan proyek ini disebut tidak hanya bergantung pada ketersediaan dana semata. Sejumlah pakar ekonomi mulai menyuarakan pentingnya perencanaan yang presisi agar anggaran sebesar itu tidak terbuang tanpa hasil yang nyata bagi kas negara.

Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Deni Friawan memandang bahwa aspek kelayakan ekonomi harus menjadi panglima utama. Ia menekankan bahwa setiap proyek harus memiliki dasar perhitungan yang tajam sebelum benar-benar dijalankan secara penuh di lapangan.

Deni Friawan berpendapat bahwa kehati-hatian dalam menilai kelayakan atau feasibility masing-masing proyek akan menentukan apakah investasi ini akan memberikan keuntungan bagi rakyat. “Dengan perhitungan yang tidak matang, bisa jadi proyek-proyek ini tidak menghasilkan return yang layak, bahkan berpotensi menimbulkan kerugian,” ujarnya, sebagaimana dilansir dari sumbernya, Rabu (29/04).

Kekhawatiran ini muncul bukan tanpa alasan, mengingat proyek strategis seringkali menghadapi tantangan teknis yang tidak terduga saat eksekusi dimulai. Tanpa perhitungan return yang layak, proyek-proyek tersebut dikhawatirkan hanya akan menjadi beban fiskal dalam jangka panjang bagi anggaran pendapatan dan belanja negara.

Selain masalah kelayakan modal, perhatian publik juga tertuju pada sejauh mana megaproyek ini mampu menjawab persoalan pengangguran di dalam negeri. Pemerintah seringkali menggaungkan bahwa proyek hilirisasi adalah solusi utama bagi penciptaan lapangan kerja secara masif bagi masyarakat sekitar lokasi proyek.

Namun, pengamat ekonomi mengingatkan agar masyarakat dan pemerintah tidak terlalu terbuai dengan angka serapan kerja di awal pembangunan. Deni Friawan melihat adanya pola yang berbeda antara masa pembangunan dengan masa ketika pabrik-pabrik tersebut sudah mulai beroperasi secara penuh.

Menurut pandangannya, pada tahap konstruksi memang akan ada gelombang penyerapan tenaga kerja yang terlihat sangat signifikan di berbagai daerah. Namun, setelah fasilitas tersebut masuk ke tahap operasional, kebutuhan akan tenaga manusia cenderung akan berkurang secara drastis seiring penggunaan teknologi.

Hal ini disebabkan oleh karakter dasar dari sebagian besar proyek hilirisasi saat ini yang bersifat padat modal atau capital intensive. “Pada fase pembangunan memang banyak tenaga kerja terserap, tetapi setelah proyek berjalan, dampaknya terhadap tenaga kerja tidak sebesar saat awal,” jelasnya, menurut sumber tersebut, Rabu (29/04).

Realitas ini menuntut pemerintah untuk memikirkan strategi lanjutan agar dampak ekonomi bagi tenaga kerja lokal bisa tetap berkelanjutan secara jangka panjang. Hilirisasi diharapkan tidak hanya menjadi pusat industri tertutup yang minim interaksi dengan ketersediaan sumber daya manusia di tingkat regional.

Faktor krusial lainnya yang akan menentukan wajah industri masa depan adalah mengenai peran serta dari pihak luar pemerintahan atau sektor swasta. Sejauh mana proyek-proyek ini mampu memicu minat investasi mandiri dari swasta menjadi tolak ukur keberhasilan ekosistem yang sedang dibangun saat ini.

Deni menilai bahwa pemerintah harus jeli dalam menciptakan kondisi yang mendukung partisipasi swasta, atau yang sering disebut sebagai efek crowding in. Jika pemerintah terlalu mendominasi tanpa memberikan ruang bagi swasta, dikhawatirkan akan terjadi efek crowding out yang justru mematikan iklim usaha yang kompetitif.

Partisipasi swasta dianggap sebagai elemen kunci agar ekosistem hilirisasi nasional tidak hanya bergantung pada suntikan dana dari badan usaha milik negara. Iklim usaha yang sehat diperlukan agar industri hilirisasi Indonesia memiliki daya saing yang kuat di pasar internasional yang sangat dinamis.

Deni menekankan bahwa keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan proyek-proyek tersebut sangat penting agar tidak terjadi monopoli negara yang berlebihan. Hal ini diharapkan mampu mendorong inklusivitas ekonomi di mana pelaku usaha kecil dan menengah juga bisa ikut merasakan manfaat dari rantai pasok industri besar tersebut.

Target akhirnya bukan sekadar mengejar angka pertumbuhan domestik bruto yang terlihat tinggi di atas kertas laporan tahunan. Lebih dari itu, kualitas dari pertumbuhan tersebut harus dapat dirasakan secara merata oleh berbagai lapisan masyarakat di sekitar lokasi investasi tersebut berada.

Pesan kuat dari para analis ini menjadi pengingat bagi para pengambil kebijakan agar tidak tergesa-gesa dalam mengejar target fisik tanpa evaluasi mendalam. “Pada akhirnya, kita tidak hanya menginginkan pertumbuhan ekonomi yang besar, tetapi juga dampak yang inklusif dan berkelanjutan,” tegasnya, sebagaimana diberitakan oleh sumbernya, Rabu (29/04).

Keberlanjutan industri hilirisasi nasional kini berada di tangan para eksekutor di lapangan yang mengawal dana investasi Rp116 triliun tersebut. Jika dikelola dengan benar, Indonesia benar-benar bisa lepas dari kutukan sumber daya alam dan beralih menjadi negara industri yang diperhitungkan dunia.

Namun, jika eksekusi dilakukan dengan ceroboh, maka utang investasi yang besar justru akan menjadi bom waktu bagi stabilitas ekonomi nasional di masa depan. Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan pembangunan 13 proyek strategis ini menjadi harga mati yang tidak bisa ditawar lagi oleh pihak pengelola.

Masyarakat kini menantikan pembuktian dari pemerintah bahwa hilirisasi tahap kedua ini akan membawa kemakmuran yang lebih luas bagi seluruh rakyat Indonesia. Koordinasi antar kementerian dan lembaga terkait menjadi kunci agar tidak terjadi tumpang tindih regulasi yang bisa menghambat laju pembangunan di daerah.

Dengan dukungan perhitungan ekonomi yang tepat dan pengawasan yang ketat, harapan akan Indonesia yang lebih mandiri secara ekonomi bukan lagi sekadar impian belaka. Proyek senilai Rp116 triliun ini adalah pertaruhan besar bagi masa depan industri nasional yang harus dimenangkan dengan strategi yang sangat matang.