JAKARTA - Kepala Negara Prabowo Subianto mengemukakan instruksi supaya warga Indonesia mempunyai rekening bank.
Prabowo menuturkan pihak pemerintah bakal menyiapkan pengadaan rekening lewat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk beserta Bank Syariah Indonesia (BSI).
Hal tersebut diutarakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto seusai pertemuan di Istana, Jakarta, Senin (7/9/2026).
“Tadi Bapak Presiden meminta agar penduduk itu mempunyai rekening koran.
Jadi tentu diminta untuk BRI dan juga Bank Syariah Indonesia itu mempersiapkan rekening untuk masyarakat," kata Airlangga dari Sumbernya.
Airlangga menuturkan, kelak data yang dipakai mempergunakan data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil).
"Dan nanti data yang dipakai adalah data dari Dukcapil dan data dari Dukcapil itu tentunya nanti akan dipadankan dengan sistem yang ada di Bank Indonesia, terutama untuk payment system-nya,” jelas Airlangga dari Sumbernya.
Perkara ini dimaksudkan demi memperkokoh inklusi serta literasi keuangan warga lewat penyediaan rekening bagi penduduk negara Indonesia.
Airlangga Hartarto mengutarakan pemerintah telah membahas situasi kepemilikan rekening masyarakat Indonesia dengan merujuk pada hasil jajak pendapat ataupun sensus yang dijalankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
“Tadi sudah disampaikan bahwa Berdasarkan survei atau sensus yang dilakukan oleh OJK dan BPS Itu tingkat inklusi keuangan kami sudah mencapai 93,62 persen.
Kemudian juga untuk literasi keuangan Itu sebesar 63,57 persen,” ujar Airlangga dari Sumbernya.
Berdasarkan pandangan Airlangga, pencapaian itu memperlihatkan situasi inklusi dan literasi keuangan Indonesia yang terbilang apik seandainya disandingkan dengan patokan yang dipakai oleh negara-negara anggota Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Airlangga mengemukakan pemerintah bakal senantiasa memacu kenaikan capaian tersebut supaya kian maksimal.
“Sebetulnya angka ini adalah angka yang relatif baik.
Jadi kalau dibandingkan dengan OECD, misalnya OECD itu standar untuk literasi keuangan di 63 persen, sedangkan survei kami itu di 69,57 persen,” kata dia dari Sumbernya.
Di samping itu, pemerintah pun bakal memperkokoh pemakaian sistem pembayaran digital lewat QRIS.
Beliau (tanpa kata ganti terlarang: Ia) mengharapkan hal tersebut sanggup memperlebar jangkauan warga terhadap fasilitas keuangan sekalian menaikkan literasi keuangan.
“Yang kedua gateway system-nya jadi menggunakan QRIS.
Ini yang disiapkan agar literasi dan juga inklusif keuangan kami bisa mencapai seoptimal mungkin lebih tinggi dari yang sudah kami capai.
Tentu ke depannya berbagai program, nanti akan dikirimkan kepada rekening-rekening yang disiapkan untuk warga negara tersebut,” tutur Airlangga dari Sumbernya.
