JAKARTA - Kalangan masyarakat yang mengidamkan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) berdurasi sampai 40 tahun masih harus menunggu lebih lama.
PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) belum sanggup menawarkan ataupun mendistribusikan KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dengan durasi tersebut karena masih mengantisipasi petunjuk pelaksanaan dari Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera).
Direktur Utama BTN Nixon L.P. Napitupulu menyampaikan, institusinya masih menantikan ketentuan teknis dari BP Tapera sebelum sanggup mulai menawarkan serta mendistribusikan KPR FLPP tenor 40 tahun.
"Belum, kami menunggu peraturan pelaksanaan dari BP Tapera," tutur Nixon kepada awak media, dikutip dari Sumbernya, Senin (7/9/2026).
Ia menguraikan, sekalipun regulasi terkait tenor KPR FLPP sampai 40 tahun telah disahkan, eksekusinya tetap menuntut aturan operasional dari BP Tapera.
Di luar Peraturan Menteri Perumahan, Nixon menyebutkan biasanya ada aturan pelaksanaan yang menjadi acuan bagi pihak eksekutor program.
"Hari ini peraturan pelaksanaan dari BP Tapera yang kami tunggu," jelasnya dari Sumbernya.
Alhasil, BTN hingga kini belum memperdagangkan produk KPR FLPP berdurasi 40 tahun kepada khalayak ramai.
Namun demikian, Nixon memprediksi bakal banyak konsumen yang berminat pada program tersebut.
Lagi pula, ia optimis kemunculan durasi sampai 40 tahun mampu menstimulasi ekspansi kredit BTN.
Oleh karena durasi yang lebih panjang bakal menjadikan cicilan KPR terasa lebih ringan sehingga mengerek daya tampung masyarakat dalam membeli rumah.
"Kami sangat yakin dengan adanya tenor lebih panjang itu akan menyebabkan kemampuan mengangsurnya lebih gampang, angsurannya turun," terang beliau dari Sumbernya.
Menurut penjelasan Nixon, reduksi nilai angsuran itu pada gilirannya sanggup mendongkrak daya beli konsumen serta menjadikan kepemilikan hunian semakin ekonomis.
Sementara itu, KPR FLPP tenor 40 tahun disasarkan bagi masyarakat yang belum mempunyai tempat tinggal atau pembeli rumah perdana.
Nixon menggarisbawahi, warga yang telanjur memiliki rumah atas nama pribadi sama sekali tidak diizinkan mengikuti program tersebut.
Dari aspek pendanaan, Nixon menjamin BTN memiliki ruang gerak guna menyokong distribusi KPR FLPP itu.
Dikarenakan, skema FLPP mendapat sokongan anggaran langsung dari negara.
"Kalau FLPP ada dananya, 75% dari negara. Jadi rasanya bisa," tutur Nixon dari Sumbernya.
