JAKARTA - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono tanpak menemui Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa di Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Sudaryono datang mengenakan batik hijau biru, ia tiba pukul 09.55 WIB.
Bos BGN mengungkapkan, pertemuan tersebut menjadi pertemuan resmi pertamanya dengan Purbaya sejak dirinya menjabat sebagai Kepala BGN sekitar satu bulan lalu.
"Ya kami tentu saja kan koordinasi dengan Kementerian Keuangan wajib ya. Ya apa pun kan apakah anggaran tahun depan, apakah pelaksanaan anggaran tahun ini, sisa anggaran dan lain-lain," kata Sudaryono ditemui di Kementerian Keuangan pada Jumat (28/8/2026).
Sudaryono menyebut sejumlah hal yang dibahas, mulai dari anggaran tahun depan, pelaksanaan anggaran tahun berjalan, hingga sisa anggaran.
Menurut dia, meski dirinya dan Purbaya telah beberapa kali bertemu dalam berbagai kesempatan, pembahasan secara resmi dan mendetail dengan membawa tim BGN belum pernah dilakukan.
Karena itu, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyinkronkan pelaksanaan program antara BGN dan Kementerian Keuangan.
"Ini intinya kami ingin sinkronisasi semua lah. Saya kira ini kolaborasi. Pemerintah ini kan semua kementerian saling kolaborasi, enggak ada sekat-sekat," ujarnya dari Sumbernya.
Sudaryono mengatakan, koordinasi dengan Kementerian Keuangan penting karena program Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki anggaran yang besar.
Ia ingin pelaksanaan program tersebut berjalan baik, termasuk dari sisi pertanggungjawaban anggarannya.
"Kami memaksimalkan bahwa MBG dengan anggaran paling besar di antara semua kementerian/lembaga, kami ingin pelaksanaannya baik, dilaksanakan dengan baik, pertanggungjawabannya baik," kata Sudaryono dari Sumbernya.
Ia menilai BGN tidak dapat menjalankan program tersebut sendirian sehingga membutuhkan kolaborasi dengan kementerian lain, terutama Kementerian Keuangan sebagai pengelola keuangan negara.
Selain persoalan anggaran, Sudaryono mengungkapkan bahwa pembahasan dengan Purbaya juga dapat mencakup evaluasi penerima program MBG, termasuk anak-anak dari keluarga mampu yang bersekolah di sekolah swasta tertentu.
Menurut dia, status penerima MBG berkaitan dengan kebutuhan anggaran.
Karena itu, pengecualian sejumlah sekolah dari program tersebut akan berdampak terhadap kebutuhan anggaran.
"Ya salah satunya iya. Salah satunya kan kami ingin itu tadi kan dapat enggak dapat tuh kan pasti ada urusannya sama uang kan. Jadi kalau dapat berarti nambah uang, kalau enggak dapat kurangi uang," kata Sudaryono dari Sumbernya.
Ia mengatakan BGN telah menyisir sejumlah sekolah swasta yang dinilai tidak membutuhkan bantuan MBG.
Sejauh ini, terdapat sekitar 80 sekolah di seluruh Indonesia, khususnya sekolah swasta, yang telah dikecualikan dari penerima MBG.
"Sudah kami sisir, sekarang ini kan kami sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit, saya kira tidak membutuhkan MBG," ujarnya dari Sumbernya.
Saudara-saudara kami di Nusa Tenggara Timur tengah dirundung duka karena gempa M 7,7.
Mari kami mengulurkan tangan untuk membantu meringankan beban yang sedang mereka hadapi.
