JAKARTA Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) menegaskan suku bunga program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) tetap sebesar 5 persen hingga akhir tenor kredit.
Sekretaris Jenderal Kementerian PKP Didyk Choiroel menyampaikan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) tidak memengaruhi cicilan rumah subsidi yang disalurkan melalui skema FLPP.
“Program FLPP sangat berpihak kepada rakyat. Penerimanya merupakan masyarakat berpenghasilan rendah sesuai kriteria dalam Permen PKP Nomor 5 Tahun 2025,” ujarnya Minggu 28 Juni 2026.
Selain harga rumah terjangkau, masyarakat juga memperoleh bunga tetap 5 persen, subsidi uang muka Rp4 juta, serta cicilan ringan hingga kredit berakhir.
Sebagai informasi, BI telah menaikkan suku bunga acuan menjadi 5,25 persen pada 20 Mei 2026 dan kembali meningkat ke 5,75 persen pada 18 Juni 2026. Meski demikian, pemerintah memastikan penerima FLPP tetap memperoleh kepastian cicilan dengan bunga tetap.
Menurut Didyk, FLPP dirancang sebagai instrumen perlindungan bagi masyarakat berpenghasilan rendah agar tetap memiliki akses terhadap hunian layak. Dengan arahan Presiden, Menteri PKP, serta dukungan Komite BP Tapera, bunga FLPP dijaga tetap 5 persen hingga tenor selesai.
Keberlanjutan program ditopang skema pendanaan yang kuat. Sebanyak 75 persen pendanaan FLPP berasal dari BP Tapera, sedangkan 25 persen sisanya didukung sektor pembiayaan melalui PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) dan perbankan.
Sepanjang 2025, realisasi FLPP mencapai 278 ribu unit rumah, menjadi capaian tertinggi sejak program berjalan. Hingga 24 Juni 2026, penyaluran FLPP telah mencapai 81.268 unit rumah dengan dana dicairkan, serta 21.735 unit rumah memasuki tahap akad kredit.
“Capaian ini menunjukkan rumah subsidi masih menjadi pilihan masyarakat. Selain cicilannya terjangkau dan tidak terdampak kenaikan BI Rate, kualitas rumah subsidi kini juga semakin baik,” tutup Didyk.
