JAKARTA - Pemerintah melalui Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menyatakan skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dengan tenor hingga 40 tahun telah disepakati dan siap dijalankan.
Keputusan ini diambil dalam Rapat Terbatas Komite Tapera bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho. “Bahwa Komite (Tapera) menyetujui untuk 40 tahun bisa dijalankan. Ya, sesuai arahan Presiden (Prabowo Subianto) dan mendukung penuh arahan Presiden,” kata Ara.
Ara menegaskan kebijakan tenor panjang merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo untuk menghadirkan pembiayaan rumah yang lebih terjangkau. Pemerintah memastikan skema ini tetap sehat dan berkelanjutan bagi perbankan sebagai penyalur kredit.
Selain tenor panjang, pemerintah menetapkan bunga KPR subsidi tapak tetap 5 persen meski BI-rate naik. Untuk rumah susun subsidi, bunga ditetapkan sebesar 6 persen. Kuota rumah subsidi 2026 ditargetkan 350.000 unit dengan insentif berupa pembebasan BPHTB dan PBG gratis.
Simulasi cicilan KPR subsidi harga Rp166 juta:
- Tenor 20 tahun: cicilan sekitar Rp1.058.000 per bulan
- Tenor 40 tahun: cicilan turun jadi sekitar Rp773.000 per bulan
Ara menyebut penurunan cicilan membuka akses lebih luas bagi buruh, petani, pekerja informal, dan generasi muda untuk memiliki rumah pertama. Namun, tenor 40 tahun bersifat pilihan sesuai kemampuan masyarakat.
Deputi Komisioner BP Tapera Sid Herdi Kusuma menambahkan, hasil kajian menunjukkan tenor panjang menekan cicilan bulanan sehingga rumah subsidi lebih terjangkau. “Betul, dengan kita menarik KPR subsidi menjadi 40 tahun, maka akan membuka akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk dapat memiliki rumah lebih luas lagi,” ujarnya.
Data BPS 2026 mencatat rata-rata pendapatan pekerja sektor pertanian sekitar Rp2,43 juta per bulan, sehingga cicilan Rp773.000 dinilai lebih sesuai dengan kemampuan kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.
