LOMBOK - Realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lombok Tengah (Loteng) tahun 2026 hingga bulan April tercatat masih rendah. Dari total pagu APBD senilai Rp 2,48 triliun, dana yang terserap baru menyentuh angka Rp 744 miliar atau berkisar 30 persen.
Wakil Bupati Lombok Tengah, M Nursiah, mengungkapkan bahwa capaian ini menjadi poin evaluasi penting guna melakukan percepatan di sisa kuartal tahun ini. Data tersebut merujuk pada laporan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) serta bagian administrasi pembangunan.
Nursiah memaparkan adanya perbedaan karakteristik antara penyerapan program operasional dengan program kegiatan kontraktual. Jika program operasional terealisasi rutin bulanan, maka program kontraktual sangat dipengaruhi tahapan pengadaan barang dan jasa. Realisasi fisik baru akan terlihat menonjol setelah melalui proses perencanaan dan pengawasan.
“Serapan anggaran ini berbeda antara program operasional yang rutin dengan program kegiatan yang sifatnya kontraktual. Untuk kontraktual, ada tahapan proses pengadaan yang harus dilalui terlebih dahulu,” jelas Nursiah, Minggu (10/5).
Terkait kendala minimnya serapan, Wabup Nursiah menyebutkan beberapa faktor penghambat, mulai dari kendala proses persiapan, perencanaan, hingga pengawasan teknis sebelum masuk ke tahap kontrak. Pemerintah Kabupaten Loteng berkomitmen memacu setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih proaktif. Targetnya, evaluasi mendatang harus menunjukkan progres serapan yang lebih tinggi agar dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Hasil evaluasi ini menjadi dasar bagi kami untuk terus mendorong dan menegur OPD agar serapan ini dipercepat, sehingga ada progres yang signifikan pada evaluasi berikutnya,” pungkasnya.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah (Sekda) Loteng, Lalu Firman Wijaya, menilai rendahnya realisasi fisik dan keuangan di awal tahun sebagai hal yang lumrah dalam siklus anggaran daerah. “InsyaAllah nanti pada triwulan ketiga akan meningkat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh pengerjaan program daerah terus didampingi agar OPD tidak merasa ragu dalam mengeksekusi rencana kegiatan. Selama dijalankan sesuai aturan dan regulasi, pemerintah menjamin keamanan pelaksanaan program tersebut. “Semua pengerjaan selalu mendapat pendampingan agar tidak takut menjalankan program. Selama tidak ada masalah dan dijalankan sesuai regulasi, semuanya aman. Jadi OPD jangan takut mengeksekusi kegiatan,” tegasnya.
