PALANGKA RAYA - Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Kalimantan Tengah (Kalteng) menyampaikan bahwa kinerja Pendapatan dan Hibah APBN di provinsi tersebut hingga 31 Maret 2026 telah menyentuh angka Rp2.204,22 miliar atau Rp2,20 triliun, setara dengan 19,06 persen dari target yang ditetapkan.
Kepala Kanwil DJPb Kalteng Herry Hernawan di Palangka Raya, Senin, memaparkan bahwa realisasi ini menunjukkan kenaikan sebesar Rp454,04 miliar atau tumbuh 25,94 persen secara year over year (yoy). Kenaikan tersebut dipicu oleh tingginya penerimaan PPh (Non Migas) yang mencapai Rp944,43 miliar (naik 71,82 persen yoy), dengan kontribusi utama dari PPh 25/29 Badan sebesar Rp432,16 miliar.
"Kinerja ini mencerminkan kuatnya aktivitas WP Badan di Kalteng terutama sektor pertanian, kehutanan, perikanan serta perdagangan besar dan eceran. Penerimaan PBB juga mengalami pertumbuhan sebesar Rp22,01 miliar atau 259,06 persen (yoy) kondisi tersebut menunjukkan percepatan pembayaran kewajiban pajak berbasis aset pada awal tahun," jelasnya.
Di sisi lain, capaian Pajak Perdagangan Internasional tercatat sebesar Rp214,49 miliar atau 139,42 persen dari target, namun mengalami kontraksi 12,20 persen (yoy). Penurunan ini dipengaruhi oleh merosotnya penerimaan Bea Masuk yang hanya terealisasi Rp0,14 miliar, terkontraksi hingga 94,53 persen (yoy).
Selain itu, penerimaan Bea Keluar tercatat senilai Rp214,35 miliar atau terkontraksi 11,34 persen (yoy). Penurunan ini disebabkan oleh landainya harga referensi minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) per Maret pada angka 938,87 dolar AS per metric ton, yang terkontraksi 1,64 persen (yoy).
Terkait PNBP, kinerjanya melesat hingga Rp733,01 miliar atau tumbuh 473,88 persen (yoy). Lonjakan ini dipengaruhi oleh pertumbuhan PNBP lainnya sebesar Rp689,60 miliar atau mencapai 516,98 persen dari target.
"Pendapatan tersebut mayoritas berasal dari penerimaan kembali belanja barang tahun anggaran lalu dari Dinas TPHP sebesar Rp566,06 miliar akibat kontrak RPATA yang tidak terselesaikan tahun berjalan," ungkap Herry.
Mengenai sisi pengeluaran, realisasi Belanja APBN Kalimantan Tengah per 31 Maret 2026 mencapai Rp5.775,18 miliar atau 25,62 persen dari pagu. Angka ini terkontraksi sebesar Rp537,08 miliar atau 8,51 persen (yoy). Realisasi tersebut mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu Rp7.034,51 miliar yang telah terserap Rp1.421,88 miliar atau 20,21 persen.
Kinerja Belanja K/L ini tumbuh 35,90 persen (yoy), didorong oleh masifnya realisasi Belanja Pegawai untuk pembayaran THR serta penyesuaian gaji dan tunjangan Hakim di Mahkamah Agung. Sementara itu, Belanja Barang didorong oleh alokasi Kementerian Pertahanan untuk Program Dukungan Manajemen seiring transisi Korem menjadi Kodam.
Adapun Belanja Modal digerakkan oleh Kementerian PU sebagai pemilik pagu terbesar senilai Rp1.949,65 miliar. Hingga periode ini, realisasi Belanja Modal telah mencapai 11,11 persen atau sebesar Rp216,57 miliar yang difokuskan pada proyek Pembangunan serta Preservasi Jalan Nasional.
