JAKARTA - Pada penghujung tahun 2024, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan kabar kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Ini adalah kebijakan yang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) di periode kepemimpinan presiden sebelumnya. Meski tampaknya hanya satu persen, peningkatan dari 11% ke 12% dianggap signifikan, mencapai 9,09% dari tarif pajak sebelumnya. Ini tentunya memicu reaksi pro dan kontra di berbagai sektor masyarakat.
Kebijakan dan Dasar Hukum Kenaikan PPN
Kenaikan PPN ini bukan tiba-tiba, namun telah diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Tepatnya, dalam Pasal 7 Ayat 1b, disampaikan bahwa tarif PPN sebesar 12% harus diberlakukan paling lambat pada 1 Januari 2025. Namun, perhatian masyarakat baru kembali fokus pada isu ini menjelang akhir tahun 2024.
Menanggapi keberatan masyarakat, Presiden akhirnya menyatakan bahwa kebijakan PPN 12% akan diterapkan hanya untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai barang mewah. Sementara itu, untuk barang non-mewah, PPN yang efektif tetap di angka 11%, dengan dasar pengenaan pajak sebesar 11/12 dari harga barang atau jasa kena pajak tersebut.
Persoalan yang Dihadapi Masyarakat
Masyarakat tampaknya bingung antara PPN dan pajak yang dikenakan di restoran. Beberapa orang melapor terkena pajak 12% saat makan di restoran, yang kemudian memicu spekulasi dan anggapan bahwa pemerintah tidak konsisten dengan kebijakan pajaknya. Hal ini cukup meresahkan, mengingat kurangnya pemahaman dapat menyebarkan informasi yang salah.
Dr. Arief Bahar, seorang pakar pajak dari Universitas Indonesia, menjelaskan, "Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Restoran adalah dua hal yang sepenuhnya berbeda. Kesalahpahaman ini perlu diluruskan."
Klarifikasi Pajak Restoran
Penting untuk dicatat bahwa makanan dan minuman di restoran memang tidak dikenai PPN, seperti yang diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 Pasal 4a Ayat 2. Pajak yang dikenakan restoran, yang dikenal sebagai Pajak Restoran, merupakan kewenangan pemerintah daerah. Besaran pajak restoran ditentukan melalui Peraturan Daerah (Perda), sebagaimana tertulis dalam UU No. 28 Tahun 2009 di bagian delapan.
Hal ini berarti, meskipun PPN mengalami perubahan, pajak yang dikenakan di restoran dapat berbeda-beda sesuai kebijakan masing-masing daerah. Satu daerah mungkin memiliki tarif pajak restoran yang berbeda dengan daerah lain.
Dengan situasi yang berkembang ini, masyarakat diharapkan dapat memisahkan antara PPN dengan pajak yang dikenakan restoran untuk menghindari kesalahpahaman. Sosialisasi lebih lanjut dari pihak berwenang perlu dilakukan agar masyarakat mendapat informasi yang benar dan akurat.
Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, dalam sebuah konferensi pers menyatakan, "Pemerintah terus berupaya memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat terkait perubahan aturan pajak ini. Komunikasi yang efektif adalah kunci untuk memastikan semua pihak memahami kebijakan dengan jelas."
Akhirnya, secara umum, barang dan jasa yang dikenakan tarif PPN akan tetap stabil di angka 11%, kecuali barang-barang mewah. Dengan demikian, diharapkan perekonomian nasional tetap dapat berjalan dengan baik, tanpa memberatkan masyarakat secara tidak proporsional. Keberanian dan ketegasan pemerintah dalam mengimplementasikan sekaligus mengkomunikasikan kebijakannya sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan fiskal dan kesejahteraan masyarakat.