JAKARTA PUSAT - Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat terus memperkuat edukasi dan akses masyarakat terhadap pembiayaan perumahan melalui kegiatan sosialisasi program pembiayaan perumahan dalam rangkaian kegiatan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk di Ballroom Lantai 6 Menara BTN, Jakarta Pusat.
Kegiatan ini menjadi bagian dari sinergi pemerintah, perbankan, dan pemangku kepentingan perumahan dalam mendukung Program 3 Juta Rumah.
Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa BP Tapera terus menjalankan amanat pemerintah dalam memperluas akses kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui Program KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan.
Menurutnya, keberhasilan program FLPP tidak hanya ditentukan oleh penyaluran pembiayaan, tetapi juga membutuhkan kolaborasi antara pemerintah, bank penyalur, pengembang, dan masyarakat penerima manfaat.
“BP Tapera terus memperkuat kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan agar penyaluran KPR Sejahtera FLPP semakin tepat sasaran dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Sinergi antara pemerintah, perbankan, pengembang, dan seluruh ekosistem perumahan menjadi kunci dalam mempercepat penyediaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat,” ujar Heru.
Saat diwawancarai awak media, Heru menyampaikan perkembangan terbaru penyaluran KPR Sejahtera FLPP tahun 2026.
Berdasarkan data BP Tapera per 11 September 2026, realisasi penyaluran KPR Sejahtera FLPP telah mencapai 148.508 unit rumah dengan nilai pembiayaan sebesar Rp18,47 triliun.
Capaian tersebut merupakan bagian dari target FLPP tahun 2026 sebanyak 350.000 unit rumah.
Heru menjelaskan bahwa capaian tersebut menunjukkan tingginya komitmen seluruh pihak dalam memperluas akses pembiayaan rumah subsidi.
BP Tapera, kata Heru, terus melakukan penguatan koordinasi dengan bank penyalur dan pengembang agar proses penyaluran dapat berjalan optimal serta rumah yang dibangun dapat memenuhi kebutuhan masyarakat.
“Kami terus mendorong agar program FLPP ini dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat yang memang membutuhkan rumah pertama. Tidak hanya dari sisi jumlah penyaluran, tetapi juga memastikan rumah yang disediakan layak huni, tepat sasaran, dan memberikan manfaat jangka panjang bagi penerima manfaat,” jelas Heru.
Heru juga menyampaikan bahwa pemerintah terus menghadirkan berbagai kebijakan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memiliki rumah pertama.
Salah satunya melalui kebijakan perpanjangan tenor pembiayaan KPR Sejahtera FLPP hingga maksimal 40 tahun, sehingga masyarakat memiliki pilihan jangka waktu cicilan yang lebih fleksibel sesuai kemampuan finansial.
Dalam sesi edukasi, Sid Herdy Kusuma Deputi Komisioner Bidang Pemanfaatan Dana BP Tapera menjelaskan secara singkat berbagai manfaat KPR Sejahtera FLPP kepada peserta.
Ia menyampaikan bahwa program ini memberikan kemudahan berupa bunga tetap 5 persen hingga lunas, uang muka sebesar 1 persen, serta dukungan pemerintah seperti pembebasan PPN, BPHTB, dan bantuan uang muka bagi masyarakat yang memenuhi persyaratan.
Sementara itu, Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait menegaskan bahwa penyediaan rumah membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, baik pemerintah, BUMN, pengembang, maupun sektor swasta.
Menurutnya, persoalan perumahan nasional tidak dapat diselesaikan hanya oleh satu pihak, melainkan membutuhkan gotong royong nyata dari seluruh elemen.
“Persoalan perumahan tidak bisa diselesaikan sendiri oleh pemerintah. Harus ada kolaborasi nyata dari seluruh pihak agar masyarakat mendapatkan akses terhadap hunian yang layak,” ujar Maruarar.
Melalui kegiatan sosialisasi dalam rangkaian BTN ini, BP Tapera berharap pemahaman masyarakat terhadap Program KPR Sejahtera FLPP semakin meningkat.
Dengan dukungan seluruh pemangku kepentingan, BP Tapera terus mendorong perluasan akses pembiayaan perumahan agar semakin banyak masyarakat berpenghasilan rendah dapat mewujudkan impian memiliki rumah pertama yang layak dan terjangkau.