PALEMBANG - Penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Sumatera Selatan mencapai Rp9,32 triliun hingga 31 Juli 2026.
Realisasi tersebut tumbuh 15,91 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung Retno Sri Sulistyani mengatakan, penerimaan tersebut ditopang oleh sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
"Adapun pertumbuhan sektor pajak terdorong oleh peningkatan setoran PPN administrasi pemerintahan dan PPh badan dari industri sawit, perbankan, serta karet remah," kata Retno di Palembang, Jumat.
Penerimaan pajak hingga akhir Juli 2026 tercatat Rp7,15 triliun atau 48,62 persen dari target.
Angka tersebut tumbuh 15,36 persen secara tahunan.
Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak mencapai Rp1,91 triliun atau 77,46 persen dari target.
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak tersebut tumbuh 23,30 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Di tengah pertumbuhan penerimaan tersebut, sektor bea dan cukai justru mengalami penurunan.
Penerimaan bea dan cukai tercatat Rp252,42 miliar atau 67,93 persen dari target.
Namun, realisasi tersebut terkontraksi 12,30 persen secara tahunan.
Penurunan terutama dipengaruhi berkurangnya aktivitas ekspor komoditas crude palm oil.
Dari sisi pengeluaran, belanja pemerintah pusat di Sumsel hingga Juli 2026 mencapai Rp8,45 triliun atau 52,33 persen dari pagu.
Realisasi tersebut meningkat 31,34 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Kenaikan belanja pemerintah pusat dipengaruhi meningkatnya belanja pegawai, barang, dan modal.
Berbeda dengan belanja pemerintah pusat, realisasi transfer ke daerah justru mengalami penurunan.
Transfer ke daerah tercatat Rp13,75 triliun atau 58,20 persen dari pagu.
Angka tersebut terkontraksi 20,71 persen secara tahunan.
Pada tingkat konsolidasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pendapatan daerah Sumsel telah mencapai Rp16,81 triliun atau 45 persen.
Sementara belanja daerah terealisasi Rp15,84 triliun atau 40,34 persen.
Di tengah dinamika penerimaan dan belanja negara, kondisi ekonomi Sumsel masih menunjukkan pertumbuhan positif.
Pertumbuhan ekonomi Sumsel pada triwulan II 2026 tercatat 5,20 persen secara tahunan.
Sementara itu, inflasi tahunan pada Juli 2026 berada di angka 2,50 persen.
Secara bulanan, Sumsel mengalami deflasi sebesar 0,24 persen.
Sejumlah indikator kesejahteraan masyarakat juga menunjukkan perkembangan positif.
Tingkat kemiskinan Sumsel turun menjadi 9,50 persen pada Maret 2026.
Ketimpangan pengeluaran juga relatif terkendali dengan Gini Ratio sebesar 0,285.
Nilai tukar petani tercatat 148,18 atau meningkat 22,97 persen secara tahunan.
Sementara neraca perdagangan Sumsel masih mencatat surplus sebesar 2,63 miliar dolar AS.
Retno mengatakan pemerintah akan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah untuk menjaga kinerja fiskal sekaligus memastikan belanja negara memberikan dampak terhadap perekonomian daerah.