KABUPATEN BEKASI - Pelaku pembangunan properti vertikal Meikarta di Desa Cibatu, Kecamatan Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi menyajikan opsi Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan sebagai wujud dukungan kebijakan negara membereskan kekurangan rumah.
"Opsi KPR FLPP ini juga bertujuan untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau melalui kolaborasi berbagai pihak," kata dari Sumbernya di Cikarang, Rabu.
Sumber tersebut menyatakan ragam opsi KPR ini sekaligus dalam rangka mengokohkan akses permodalan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah.
Entitas tersebut bersama lembaga keuangan ikut serta menyuplai pilihan tempat tinggal serta pembiayaan yang selaras dengan ketentuan program.
Lewat kerja sama bersama Nobu Bank selaku institusi perbankan penyalur, peminat hunian memperoleh fasilitas pendanaan dengan bunga konstan 6 persen dan masa angsuran sampai 30 tahun serta down payment mulai 1 persen untuk rumah yang memenuhi spesifikasi dan profil pembiayaan tiap-tiap konsumen.
"Untuk unit yang ditawarkan melalui skema tersebut, cicilan dapat dimulai dari sekitar Rp1,7 juta-an per bulan dengan besaran angsuran yang tetap bergantung pada harga unit, uang muka, tenor serta hasil analisis dan persetujuan bank," ujarnya.
Sumber itu menyatakan kebijakan pemerintah perihal FLPP ialah bagian dari ikhtiar memperluas akses publik terhadap hunian perdana sekaligus menyokong percepatan Program 3 Juta Rumah.
Pada tahun ini, pemerintah pun memperluas akses pendanaan dengan menyediakan opsi jangka waktu yang lebih panjang serta menjaga tingkat suku bunga khusus berdasarkan jenis tempat tinggal.
"Penyediaan hunian terjangkau tidak bisa dilakukan satu pihak saja. Pemerintah telah menyediakan instrumen pembiayaan melalui FLPP. Perbankan menyalurkan pembiayaan sementara pengembang menyediakan hunian yang sesuai ketentuan program. Kami ingin mengambil bagian dalam ekosistem tersebut agar semakin banyak masyarakat memiliki akses terhadap hunian layak serta terjangkau," jelasnya.
Menurut dari Sumbernya salah satu kendala dalam kepemilikan rumah yakni kemampuan publik mencukupi kebutuhan pembiayaan dalam kurun waktu panjang.
Karenanya, skema FLPP dirancang guna menyajikan pendanaan dengan syarat yang lebih ekonomis bagi khalayak yang memenuhi kriteria penerima.
Di wilayah Jabodetabek, batas tertinggi pemasukan MBR saat ini mencapai Rp12 juta per bulan bagi orang yang belum berumah tangga dan Rp14 juta per bulan bagi yang sudah menikah, sesuai ketentuan yang berlaku.
Penerima FLPP pun harus merampungkan sejumlah persyaratan di antaranya merupakan Warga Negara Indonesia, belum mempunyai rumah dan tidak pernah mendapatkan subsidi ataupun bantuan pendanaan hunian dari pemerintah.
Pengajuan tetap melalui prosedur verifikasi dan telaah kelayakan oleh bank penyalur.
"Yang menjadi perhatian bukan hanya berapa harga rumahnya, tetapi apakah masyarakat mampu mengakses pembiayaannya. Bunga tetap, uang muka ringan dan tenor panjang memberikan ruang bagi masyarakat yang memenuhi kriteria untuk merencanakan kepemilikan rumah secara lebih terukur," ucapnya.
Bagi masyarakat yang beraktivitas di zona pabrik serta pusat ekonomi Cikarang dan sekitarnya, letak hunian menjadi elemen penting dari pertimbangan kepemilikan rumah.
Meikarta berada di kawasan Cikarang yang terhubung dengan salah satu koridor industri dan ekonomi utama di Jawa Barat.
Kedekatan antara tempat tinggal dan sentra aktivitas ekonomi dapat menjadi bahan pertimbangan publik karena berkaitan dengan durasi perjalanan, ongkos perjalanan serta kegiatan keluarga sehari-hari.
Dengan begitu, keterjangkauan hunian tidak dipandang dari harga serta besarnya cicilan, tetapi juga dari akumulasi biaya hidup yang harus ditanggung masyarakat untuk bermukim dan bekerja.
"Bagi pekerja, rumah yang terjangkau bukan hanya soal cicilan. Lokasi juga menentukan berapa banyak waktu dan biaya yang harus dikeluarkan setiap hari untuk bekerja dan menjalani kehidupan bersama keluarga. Karena itu, akses terhadap hunian perlu dilihat secara lebih menyeluruh," ujar dari Sumbernya.
Usaha menuntaskan backlog hunian tidak cukup cuma dengan menambah kuantitas unit rumah, namun juga wajib dapat dijangkau oleh warga yang memerlukan.
Maka dari itu, eksistensi skema pendanaan seperti FLPP menjadi krusial dalam mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan ketersediaan hunian.
"Kami melihat program perumahan pemerintah sebagai sebuah ekosistem. Pemerintah memberikan kebijakan dan instrumen pembiayaan, perbankan memastikan proses pembiayaan berjalan, dan pengembang menyediakan hunian. Kolaborasi inilah yang pada akhirnya menentukan apakah masyarakat benar-benar dapat mengakses rumah yang layak," tutur dari Sumbernya.
Lewat skema FLPP, Meikarta berkeinginan berpartisipasi pada misi memperluas akses publik terhadap kepemilikan tempat tinggal sekaligus menopang agenda negara dalam mempercepat pengadaan rumah bagi masyarakat.
Pada akhirnya, keberhasilan program perumahan tidak sekadar diukur dari jumlah rumah yang dibangun, melainkan pula dari berapa banyak warga yang sanggup mengakses, memiliki, dan mendiami hunian tersebut secara berkelanjutan.