FINANSIALFOKUS.COM — Fungsi pemerintahan Sudan Selatan mulai terganggu akibat krisis likuiditas yang berkepanjangan. Presiden Salva Kiir dalam konferensi pers di Juba, Rabu (26/8/2026), menegaskan pemerintah sebenarnya memiliki penerimaan domestik nonmigas yang cukup untuk membayar gaji, namun ia mengakui solusi yang tepat belum juga ditemukan.
"Saya sedang mencari solusi," kata Kiir, seperti dikutip The EastAfrican.
Antrean Panjang dan Proyek yang Terhenti
Dampak kelangkaan uang tunai tidak hanya dirasakan aparatur sipil negara. Masyarakat yang menyimpan dana di bank kesulitan menarik uang mereka karena bank membatasi penarikan akibat keterbatasan uang fisik. Akibatnya, antrean panjang tak terhindarkan di sejumlah kantor cabang.
Di sektor lain, sejumlah proyek pembangunan infrastruktur, termasuk pembangunan jalan, nyaris berhenti total. Kondisi ini memperparah situasi ekonomi yang sudah tertekan sejak lama.
Pemilu Desember 2026 di Ujung Tanduk
Krisis kas juga menjadi ancaman serius bagi agenda politik terbesar negara itu. Sudan Selatan dijadwalkan menggelar pemilihan umum pada 22 Desember 2026, setelah sebelumnya berulang kali ditunda. Lembaga pemantau lokal memperingatkan keterlambatan pencairan dana telah menghambat persiapan pemilu, termasuk program pendidikan pemilih yang dikelola Komisi Pemilihan Nasional.
Seorang anggota parlemen mengungkapkan, sejumlah pejabat pemerintah dan anggota legislatif bahkan sudah dua tahun tidak menerima gaji. Tanpa pembayaran kepada aparat keamanan dan penyelenggara pemilu, kemampuan pemerintah menjalankan proses demokrasi secara nasional dipertanyakan.
Bank Sentral dan Akar Masalah Struktural
Krisis likuiditas sebenarnya bukan hal baru. Bank Sentral Sudan Selatan pada April 2026 telah menggelar pertemuan dengan bank-bank komersial untuk membahas stabilisasi likuiditas. Pemerintah meminta akses penarikan tunai bagi pemilik rekening saldo kecil tetap dijamin.
Namun, masalah semakin kompleks karena banyak uang tunai beredar di luar sistem perbankan. Ekonom Daniel Athior Atem Manyuon menilai kondisi ini membuat bank sentral kesulitan mengendalikan sumber daya ekonomi, sementara akses kredit perbankan semakin terbatas.
Ketergantungan Minyak dan Gangguan Ekspor
Di balik krisis kas tersebut terdapat persoalan struktural: ekonomi Sudan Selatan sangat bergantung pada minyak. Pendapatan dan ekspor komoditas utama ini terganggu oleh konflik di negara tetangga, Sudan, karena jalur pipa ekspor minyak melintasi wilayah tersebut.
Bank Dunia dalam laporan Februari 2026 menilai Sudan Selatan menghadapi kerentanan makroekonomi tinggi akibat ketergantungan besar pada minyak, lemahnya pengelolaan fiskal, dan gangguan infrastruktur ekspor. Lembaga tersebut juga mencatat tunggakan gaji telah meluas dan upah riil pegawai pemerintah anjlok tajam.
Dampaknya bahkan merambah operasi diplomatik. Kedutaan Sudan Selatan di Kenya terpaksa mengurangi jam operasional untuk menekan biaya setelah mengalami masalah pembayaran sewa gedung.
Dengan kondisi kas yang belum membaik, pemerintah Sudan Selatan kini menghadapi tekanan ganda: menyelesaikan tunggakan gaji, menjaga roda pemerintahan tetap berjalan, sekaligus mencari dana untuk membiayai pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi.