JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mencatat realisasi pendapatan negara mencapai Rp574,9 triliun pada kuartal I/2026 dengan pertumbuhan 10,5 persen. Posisi anggaran negara hingga akhir Maret 2026 tersebut menunjukkan dinamika fiskal yang cukup aktif di awal tahun ini.
Selain mencatatkan sisi penerimaan, pemerintah juga melaporkan serapan belanja negara yang telah mencapai angka Rp815 triliun. Selisih antara pemasukan dan pengeluaran tersebut membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berada pada posisi defisit.
Kementerian Keuangan menghitung total defisit yang terjadi saat ini berada pada kisaran Rp240,1 triliun. Besaran angka tersebut setara dengan 0,93 persen jika dibandingkan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) per 31 Maret 2026.
“Defisit mencapai Rp240,1 triliun atau 0,93 persen dari PDB,” kata Purbaya dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi April 2026 di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Pemerintah menjelaskan bahwa realisasi pendapatan negara saat ini setara dengan 18,2 persen dari total target APBN tahun berjalan. Pertumbuhan pendapatan sebesar 10,5 persen (year-on-year/yoy) menjadi indikator bahwa arus kas negara tetap terjaga.
Penerimaan dari sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung utama dengan capaian sebesar Rp462,7 triliun. Angka ini setara dengan 17,2 persen dari target APBN atau tumbuh positif sebesar 14,2 persen secara tahunan.
Jika dirinci lebih dalam, perolehan pajak secara spesifik menyentuh angka Rp394,8 triliun atau 16,7 persen dari target. Pertumbuhan pada sektor pajak ini tergolong sangat kuat karena mencapai angka 20,7 persen (yoy).
Namun, pada pos penerimaan kepabeanan dan cukai, pemerintah mencatatkan perolehan sebesar Rp67,9 triliun atau 20,2 persen dari target. Sektor ini tercatat mengalami kontraksi sebesar 12,6 persen (yoy) dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan bahwa kinerja penerimaan baik dari sisi pajak maupun kepabeanan dan cukai terus menunjukkan tren membaik. Pihak Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus memacu sumber-sumber pendapatan dari kedua pos tersebut di masa mendatang.
Selain perpajakan, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) juga turut memberikan sumbangsih sebesar Rp112,1 triliun. Nilai tersebut sudah memenuhi sekitar 24,4 persen dari total target PNBP yang ditetapkan dalam APBN.
Pemerintah menilai bahwa kinerja PNBP tetap memberikan kontribusi yang solid bagi struktur pendapatan negara meskipun ada normalisasi. Hal ini terjadi karena perbandingan basis data terhadap capaian pendapatan pada tahun sebelumnya.
Beralih ke sisi pengeluaran, serapan belanja negara hingga 31 Maret 2026 tercatat sudah mencapai 21,2 persen dari pagu anggaran. Pertumbuhan belanja ini melonjak cukup tinggi hingga 31,4 persen (yoy) jika dibandingkan periode yang sama di tahun lalu.
“Ini lebih tinggi dibandingkan tahun lalu yang tumbuh 1,4 persen (yoy). Ini yang saya sebut pemerataan belanja sepanjang tahun,” ujar Menkeu sebagaimana dilansir dari berita sumber.
Realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) tercatat telah terserap sebanyak Rp610,3 triliun atau setara 19,4 persen APBN. Pertumbuhan belanja pusat ini melonjak sangat signifikan hingga menyentuh angka 47,7 persen secara tahunan.
Untuk kategori belanja kementerian/lembaga (K/L), serapan anggaran tercatat sebanyak Rp281,2 triliun atau 18,6 persen dari pagu. Sektor belanja ini tumbuh 43,3 persen (yoy) yang mencerminkan aktivitas program pemerintah yang mulai berjalan kencang.
Sementara itu, pengeluaran untuk belanja non-K/L terealisasi sebesar Rp329,1 triliun atau setara dengan 20,1 persen dari target APBN. Pertumbuhan pada pos ini bahkan lebih tinggi lagi karena mencapai angka 51,5 persen (yoy).
Pemerintah juga menyalurkan dana transfer ke daerah (TKD) yang terealisasi sebesar Rp204,8 triliun per akhir Maret. Angka tersebut setara dengan 29,5 persen dari pagu APBN meskipun secara tahunan mengalami kontraksi sebesar 1,1 persen.
Seluruh dinamika pendapatan negara dan belanja ini berdampak pada posisi keseimbangan primer yang ikut mengalami defisit. Keseimbangan primer pemerintah tercatat berada pada posisi defisit sebesar Rp95,8 triliun.
Pemerintah tetap optimis bahwa pengelolaan fiskal akan terus berjalan sesuai rencana meski terdapat defisit di kuartal pertama. Penguatan sisi pendapatan negara tetap menjadi prioritas utama untuk menjaga kesinambungan anggaran nasional.